Jakarta, Aktual.com — Bank Indonesia (BI) mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai indikasi membesarnya pengelolaan potensi sektor tersebut di Tanah Air.

“Yang paling bisa dikontribusikan adalah di PNBP. Sekarang jumlahnya Rp220 miliar per tahun ini. Jumlah tersebut dibandingkan potensi yang ada jauh sekali” kata Gubernur BI Agus Martowardoyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertajuk “Laut Masa Depan Bangsa” di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut Agus, potensi sektor kelautan dan perikanan pada saat ini adalah triliunan rupiah sehingga jajaran KKP juga diminta agar benar-benar berkomitmen agar potensi tersebut bisa disumbangkan lebih besar antara lain dalam bentuk PNBP.

Gubernur BI menjelaskan, bila kontribusi tersebut tidak diperbesar maka juga berpotensi untuk membuat anggaran negara semakin defisit yang berarti semakin meningkatnya jumlah utang serta melemahnya nilai tukar rupiah karena kondisi ekonomi yang juga semakin melemah.

BI dalam acara Rakornas KKP tersebut juga akan menandatangani perpanjangan perjanjian nota kesepahaman (MoU) antara BI dengan KKP antara lain dalam memberikan peningkatan kapasitas agar para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan semakin baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

“Kami juga akan memberikan bimbingan kepada kegiatan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” katanya dan menambahkan kerja sama ini juga diarahkan untuk aktivitas pembayaran nontunai.

Dalam kesempatan ini, Agus juga menyampaikan bahwa terkait ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik atau rata-rata meningkat enam persen selama dasawarsa terakhir.

Peningkatan pertumbuhan yang besar itu merupakan nomor tiga terbesar di dunia di antara negara-negara G20, setelah Tiongkok dan India.

Namun, Agus juga mengemukakan bahwa Indonesia juga harus mewaspadai menurunnya beragam harga komoditas yang menjadi andalan ekspor nasional.

Gubernur BI mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada ekspor sumber daya mentah tetapi lebih kepada ekspor yang bernilai tambah.

Sementara itu, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengungkapkan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan pada tahun 2014 adalah 7,66 persen, atau lebih tinggi daripada peningkatan PDB Pertanian (4,8 persen) atau PDB Nasional (5,2 persen) pada periode tahun yang sama.

“Telah terjadi peningkatan produksi perikanan pada tahun 2015. Ekspor perikanan meningkat pada tahun 2014, sedangkan nilai impor mengalami penurunan,” kata Suryamin.

Menurut Ketua BPS, beragam angka statistik tersebut menunjukkan sektor kelautan dan perikanan yang berkembang ke arah yang positif.

Selain dengan BI, pada acara itu KKP juga menandatangani MoU dengan BPS dan juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Editor: Arbie Marwan

Artikel ini ditulis oleh: