Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap menghadapi rencana Uni Eropa (UE) untuk pentahapan keluar atau “phasing out” biofuel berbasis kelapa sawit.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan Indonesia terkait rencana Uni Eropa itu, salah satunya dengan pembentukan “Council for Palm Oil Producing Countries” (CPOPC) untuk menciptakan posisi bersama negara-negara penghasil kelapa sawit,” ujar Siswo dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (22/4).

Beberapa upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mencari pasar baru, meningkatkan penyerapan pemakaian dalam negeri, serta mengelola pasar yang telah ada.

“Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Pasar terbesar itu adalah India, kemudian China, dan juga Pakistan, itu pasar terbesarnya,” ujar Siswo.

Saat ini 40 persen perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil sehingga kelapa sawit juga memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Ini SDGs kita, lingkungannya dijaga, petaninya dientaskan dari kemiskinan,” kata Siswo.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal tersebut kepada Uni Eropa dan mengharapkan dukungan Uni Eropa dalam upaya pencapaian SDGs tersebut. (ant)

(Ismed Eka Kusuma)