Jakarta, Aktual.com – Calon direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) nantinya tidak hanya mengandalkan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk menjalankan bisnisnya.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD, Darussalam saat diminta tanggapan mengenai mundurnya beberapa petinggi Jakpro.

“Direksi harus mampu baca peluang BUMD bukan sekadar bisnis, tapi penyeimbang proyek-proyek di DKI,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.com, Senin (11/1) malam.

Dia lantas mencontohkan dengan PD Dharma Jaya yang mengajukan PMP senilai RP50 miliar pada APBD DKI 2016. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, usulan suntikan dana tersebut tak layak diajukan lantaran bakal dipakai untuk biaya rutin.

“Kalau pengajuan PMP untuk biaya rutin, buat apa PMP? Artinya enggak bisa pimpin, jadi layak diganti,” tegasnya.

Bagi Darussalam, PMP layak dan wajib diminta perusahaan pelat merah bila memang digunakan untuk dana awal. “Tapi setelahnya, harus bagaimana bersaing, jangan selalu andalkan PMP,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah direksi Jakpro mundur dari jabatannya, lantaran tak mampu menjalankan penugasan yang dibebankan, khususnya beberapa proyek terkait perhelatan Asian Games 2018.

()