Jakarta, Aktual.co —Kabar bahwa terkatung-katungnya pembentukan komisi di alat kelengkapan dewan DPRD DKI Jakarta disebabkan oleh kencangnya tarik menarik kepentingan pimpinan dewan rebutan jatah pimpinan komisi, kembali mencuat.
Setelah sebelumnya sudah melontarkan tudingan itu, Sekretaris Fraksi Hanura Very Yonevil kembali menuding hal serupa.
Dia yakin adanya tarik menarik kepentingan pimpinan dewan terbukti dengan adanya rapat pembahasan pembentukan komisi yang hanya terjadi di tingkat pimpinan dewan saja, tanpa melibatkan pimpinan fraksi.
“Padahal kalau mengacu pada tata tertib (tatib) keputusan pembentukan komisi berdasarkan musyawarah pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Yang terjadi musyawarah itu terjadi hanya di tingkat pimpinan saja,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Very mengaku mendengar kabar bahwa di tingkat pimpinan dewan pembahasan komisi belum selesai lantaran belum didapat kesepakatan soal jatah pimpinan komisi. 
Hal inilah yang dipermasalahkannya. 
“Karena pembahasannya hanya di tingkat pimpinan maka persoalan kepentingan tarik menarik jatah pimpinan komisi sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Karena yang mereka bahas tentunya hanya kepentingan fraksi mereka saja. Sementara keberadaan pimpinan dewan tidak mewakili semua fraksi di DPRD Jakarta,” jelasnya.
Diingatkannya, keterlambatan pembentukan komisi di DPRD akan berdampak sangat luar biasa. Terutama terkait soal vakumnya pembangunan di DKI Jakarta.
Kesal karena Komisi tak kunjung terbentuk, Very pun mengusulkan agar DPRD DKI di periode 2014-2019 tidak perlu membentuk komisi.
“Sampai saat  ini belum ada tanda-tanda kapan pembentukan komisi akan selesai. Daripada tidak ada kejelasan, lebih baik untuk DPRD Jakarta  periode 2014 – 2019 tidak perlu ada komisi,” ujarnya kesal. 

()