Dari kiri ke kanan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua KIP Gede Narayana dan Budayawan Ridwan Saidi berbincang saat peluncura buku berjudul 'Berpihak Pada Rakyat' Buku berupa catatan kinerja Fadli selama menjadi salah satu pimpinan DPR yang ditulis sejak 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2017 di Press Room DPR, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/18). Dalam uku tersebut merekam mulai dari isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kriminalisasi para ulama, tuduhan makar terhadap kelompok aktivis, pengaduan korban penggusuran, pemutusan hubungan kerja, pembahasan RUU Pemilu, sampai polemik penerbitan Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait untuk mempercepat proses pemilihan Komisioner KPPU, Gubernur Bank Indonesia (BI), Deputi Gubernur BI, anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Makhamah Agung.

Keinginan Ketua DPR dengan panggilan akrab Bamsoet tersebut diutarakannya saat menggelar pertemuan informal Pimpinan DPR dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan alat kelengkapan DPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (13/3).

“Saya sudah minta kerjasama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara. Kita targetkan pemilihan komisioner KPPU di Komisi VI, Pemilihan Gubernur BI, Pemilihan Deputi Gubernur BI serta Pemilihan Anggota BPK di Komisi XI dan Pemilihan Hakim Ad Hoc di Komisi III bisa selesai secepatnya,” terang Bamsoet.

Ia menekankan, pemilihan komisioner KPPU menjadi prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR. Ham itu lantaran masa jabatan komisioner KPPU yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Februari 2018 sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018.

“Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU,” ucap Bamsoet.

(Andy AbdulHamid)