Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai tidak pas waktunya oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes keras, salah satunya dari lembaga legislatif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengatakan jika pihaknya akan menggunakan hak interpelasi (hak tanya) kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Fraksi PKS akan mengambil dn menggalang langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasinya,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam konferensi persnya, di Ruang Fraksi PKS, di Gedung Nusantara I, Lantai III, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana, pemerintah perlu lebih serius dan konprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.
Oleh karena itu, sambung dia, agar persoalan harga BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan dan membelenggu, maka perlu adanya sikap pemerintah, untuk membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek.
“Melakukan diversifikasi energi, membangun infrastruktur energi secara kokoh, dan memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG) hingga meningkatkan lifting minyak, dan lainnya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
