Jakarta, Aktual.com – Polemik kapan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 menjadi polemik di masyarakat dan banyak disorot oleh politisi dan pengamat. Polemik ini mengemuka setelah pemerintah kekeh melaksanakan pemilu 15 Mei 2024, Sementara KPU menginginkan 21 Februari.

Komisi 2 DPR menunda keputusan ini setelah jadwal rapat bersama pemerintah dan KPU. Dan pembahasan akan dilanjutkan setelah DPR menyelesaikan reses.

“Ya kemungkinan akan diputuskan habis reses, karena kita kan besok sudah penutupan sidang”. Ujar ketua wakil komisi 2 DPR saat Musthofa seperti dikutip Kompas.com

Ditundanya rapat tersebut untuk memberikan KPU dan Perwakilan pemerintah dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian. Para pengamat dan politisi melihat Ada skenario yang dimainkan pemerintah.

Menurut ketua lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Violla Reininda, “Yang perlu juga kita pertanyakan kenapa pemerintah itu ngotot sekali tanggal perhelatan pemilunya kapan,” kata Violla seperti dilansir Tempo.com

Dalam wawancara nya dengan detik.com, politisi PKS Mardani Ali Sera dan politisi Partai Demokrat Benny K Harman berpendapat.

“Pertama aneh. Penetapan jadwal domainnya KPU. Karena ini cermin mandiri dan profesional. Jangan sampai ada kesan campur tangan pemerintah pada domain ini”. kata Mardani..

Sementar itu menurut Benny “Pemerintah ngotot Pemilu tanggal 15 Mei itu tidak jelas benar, sehingga patut dicurigai ada skenario gelap yang hendak dicapai pemerintah,” ucap Benny.

(Dede Eka Nurdiansyah)