Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemerintahan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dianggap dipicu oleh kesalahan kebijakan di pemerintahan sebelumnya di sektor minyak dan gas.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Muda Hanura, Erik Satrya Wardhana mengatakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bermasalah yakni kebijakan menentukan harga pokok produksi BBM bersubsidi.
“Di mana besaran subsidi BBM selama ini dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia yang tidak menunjukkan besaran nyata dan juga bertentangan dengan UUD 1945,” tudingnya, dalam acara “Konpers Pernyataan Sikap Gema HANURA terhadap Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi” di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).
Selain itu, kata Erik, Pemerintah SBY tak menjalankan kewajiban menyediakan transportasi publik yang layak dan terjangkau masyarakat. Namun malah memfasilitasi mengeluarkan kebijakan mobil murah yang berakibat pada melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor.
Akibatnya, konsumsi BBM jadi tak terkendali dan membengkak melampaui kuota yang diatur Undang-Undang.
Permasalahan lainnya, Pemerintahan SBY gagal mengatasi penyelundupan BBM. Erik menganggap SBY justru membiarkan praktik merugikan dalam pengelolaan dan perniagaan minyak nasional baik BBM bersubsidi, minyak mentah, hingga penjualan produk minyak.
Semua kesalahan dari pemerintahan yang lalu itulah, kata dia yang menyebabkan kebijakan Pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tak terelakan lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
