Perjanjian Preman (ilustrasi/aktual.com)
Perjanjian Preman (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali pakai cara ungkit kucuran dana hibah terhadap pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengannya.

Kali ini, dia ancam hentikan dana hibah kepada Bamus Betawi, lantaran ditudingnya lakukan aktivitas politik berbau SARA terkait Pilkada DKI 2017. “Saya bilang Bamus Betawi tidak boleh lagi ada hibah. Karena mereka cuma main politik,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (6/9).

Adapun yang dianggap Ahok SARA adalah Bamus Betawi disebutnya telah mempersepsikan Jakarta sedang dikuasai pihak asing, sehingga harus direbut kembali oleh orang Betawi lewat kursi Gubernur. Jadi, menurut Ahok pernyataan Bamus bahwa putera Betawi harus jadi gubernur DKI agar tidak diinjak orang asing sebagai pernyataan SARA. “Itu sudah enggak betul,” kata dia.

Sembari Ahok tak lupa mengungkit soal kucuran hibah dari Pemprov DKI ke Bamus Betawi yang jumlahnya mencapai Rp5 miliar tiap tahunnya. Jadi inginnya Ahok, dana hibah itu dipakai Bamus Betawi untuk urus kebudayaan saja. “Fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian, kalau itu kita dukung,” ujar Ahok.

Bamus Betawi diketahui mendorong Sekda Saefullah dan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI untuk maju Pilgub DKI 2017.

Bantahan Bamus Betawi

Bantahan pun dilontarkan Ketua Umum Bamus Betawi Zainudin atau yang biasa disapa Haji Oding. Ditegaskan dia, Ahok salah paham anggap mereka bermain politik SARA. Sebab Bamus hanya menawarkan tokoh-tokoh Betawi untuk maju di Pilkada DKI.

“Kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi,” ujar Oding, Selasa (6/9).

Nama-nama tokoh Betawi yang disodorkan sesepuh Bamus dan para Ulama yakni Nachrowi Ramli, Abraham Lunggana (Lulung), Saefullah, dan Sylviana Murni. Di situ, kata dia, peran Bamus. Tidak untuk langsung berpolitik. “Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai,” tegas Oding.

Dia mengakui memang ada dana hibah yang rutin dari Pemprov DKI yang jumlahnya antara Rp4 hingga 5 miliar. Tapi itu bukan hanya dikucurkan di jaman Ahok jadi gubernur saja.

“Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya,” ujar dia.

Ahok Doyan Ungkit Duit

Terkait urusan duit, sebelumnya juga diperlihatkan Ahok terkait nasib Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Dimana Ahok mengatakan pengelola PDS HB Jassin enggan diambil alih oleh Pemprov DKI melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Dengan pongahnya Ahok menyebut mengucurkan uang operasionalnya buat membayar gaji pegawai PDS HB Jassin. “Sekarang kamu kira gaji pegawainya (HB Jassin) dari siapa? Uang operasional saya. JJ RIzal enggak usah sok ngomong deh, yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua!” ucap Ahok.

Pernyataan Ahok itu memang ditujukan ke sejarahwan JJ Rizal yang mengeluhkan tidak adanya hibah dari Pemprov DKI ke PDS HB Jassin. Dana hibah itu tahun ini tidak diberikan Pemprov DKI. Padahal itu dibutuhkan untuk menggaji pegawai dan biaya operasional.

Pernyataan Ahok telah memakai uang operasional untuk menggaji pegawai PDS HB Jassin pun oleh Rizal justru dinilai sebagai bentuk Pemprov DKI telah abai terhadap kebudayaan. Karena Pemprov DKI tidak ada alokasi dana untuk perpustakaan peninggalan ‘Paus Sastra’ Indonesia HB Jassin. “Makanya, saya bilang, kalau Pak Ahok bilang ‘itu duit gua’, artinya ya Pemprov DKI betul-betul abai budaya,” kata Rizal.

()