Jakarta, Aktual.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan seluruh partai politik dan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2017 untuk mewaspadai politik rente yang menjadikan kepala daerah terpilih tersandera dan tidak merdeka dari jeratan utang budi pemodal.

“Partai politik dan para kandidat harus memastikan sejak awal tidak menjeratkan dirinya dalam politik rente yang justru akan merugikan kepala daerah terpilih dan taruhannya kebijakan pimpinan daerah tidak lagi berorientasi kerakyatan,” kata Steering Committee Mukernas I PPP Ermalena, di Jakarta, Rabu (5/10).

PPP mengajak seluruh partai politik dan pihak terkait lainnya bersama-sama menampilkan demokrasi yang beradab terutama di dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Bagaimanapun, dinamika politik melalui demokrasi elektoral seperti Pilkada dan Pemilu harus tetap di bingkai dengan semangat perwujudan kedaulatan rakyat.

“Partai politik, kandidat, serta pendukung harus menampilkan demokrasi yang berkeadaban. Demokrasi yang berkeadaban akan melahirkan pemimpin yang beradab,” kata Ermalena.

Dalam kesempatan itu, PPP juga mengingatkan penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Pengawas Pemilu, agar bekerja profesional dan menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi yang jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Begitu juga penyelenggara negara di berbagai tingkatan agar tetap menjaga imparsialitasnya, aparat birokrasi untuk menjaga independensinya, dan komitmen yang nyata dari aparat TNI/Polri.

PPP menilai regulasi politik seperti UU Pilkada serta turunannya secara substantif telah memiliki kemajuan yang berarti dibanding aturan sebelumnya, seperti soal pengaturan biaya politik serta batasan belanja politik. Hal ini semestinya didukung dengan kesiapan struktur penyelenggara pilkada untuk menampilkan sikap yang netral.

(Antara)

()