Jakarta, Aktual.co — Kegaduhan yang terjadi di lembaga legislatif hingga membuat terbelahnya parlemen antara koalisi Indonesia hebat (KIH) dan koalisi merah putih (KMP), sangat disayangkan.
Pasalnya, lembaga legislatif yang kuat seharusnyaa berada di luar posisi pro pemerintah, dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Dan itu sesuai khitoh sebenarnya DPR sebagai pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (30/10).
“Legislatif yang kuat adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya. Kita berpikir positif, kita tidak mau menang kalah-menang kalah, tapi kita mau kepercayaan dan kebaikan-kebaikan,” ucap dia.
Prabowo juga mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sejak awal telah memberikan pengakuan kepada pemerintah, walaupun Koalisi Merah Putih merasa banyak cara-cara yang merugikan yang ditempuh oleh kubu pendukung pemerintahan itu.
Masih kata dia, Koalisi Merah Putih menginginkan suasana yang baik bagi bangsa dan negara, sehingga Koalisi Merah Putih justru memberikan selamat serta dukungan kepada pemerintahan baru.
“Kita menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras. Dan kami juga menyampaikan harapan dari seluruh rakyat, karena itu kami menginginkan adanya sesuatu katakanlah hubungan baik dan demokratis seperti ada yang diberikan mandat di eksekutif, dan ada yang di legislatif,” tandasnya.
Untuk diketahui, KIH sudah mengukuhkan pimpinan DPR RI yang disebut parlemen tandingan. Mereka itu, yakni Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung sebagai ketua. Sedangkan, Abdul Kadir Kading (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Dosi Iskandar (Hanura) dan Rio Patrice Capella (NasDem) sebagai Wakil Ketua. Sikap itu menyusul kekecawan Koalisi Indonesia Hebat yang merasa tidak diakomodir oleh pimpinan DPR yang diduduki fraksi politik Koalisi Merah Putih.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
