Jakarta, Aktual.co — Tak hanya diminta untuk menjelaskan soal MH Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief, Presiden Joko Widodo diminta pula untuk mendorong para menterinya di Kabinet Kerja agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Hal tersebut, dipandang janggal oleh Indonesia Corruption Watch ketika melihat banyak menteri belum menyerahkan LHKPN dengan berbagai alasan. Terlebih lagi, banyak menteri Kabinet Kerja Jokowi beralasan karena disibukan oleh pekerjaan di kementerianya.
Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yunto berpendapat, Jokowi sapaan akrabnya harus juga memperhatikan, apakah para menteri yang saat ini menjabat sudah mundur dari jabatan lainnya.
“Apakah semua menteri itu sudah mundur dari jabatan lainnya,” kata Emerson ketika dihubungi, Jumat (21/11).
Tak hanya itu, ICW juga meminta agar Jokowi memperhatikan para menterinya untuk menyerahkan LHKPN. Apalagi sambung Emerson, Jokowi mempunyai ciri khas dengan blusukan. Hal tersebut, lanjut Emerson seharusnya bisa digunakan untuk salah satu caranya.
“Kan Jokowi punya cara blusukan. Kenapa dia tidak blusukan tiap Sabtu atau Minggu? Kemudian tarikin tuh semua LHKPN dari menteri-menteri,” katanya.
Terlebih lagi, kata Emerson melihat para pembantu Presiden kerap sibuk di jejaring sosial. “Menteri sanggup Twitter-an, tapi mengisi LHKPN tidak. Menteri sanggup ke Sukamiskin, tapi mengisi LHKPN belum.”
Emerson menganggap pemerintah harus serius menindak masalah ini. “Presiden juga harus tegas. Kalau presidennya saja seperti menganggap itu sesuatu yang kecil, padahal itu indikator kecil apakah menteri itu punya komitmen,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu