Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidik menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan visi dan sikap politik Indonesia terkait kerjasama regional Indonesia dalam forum resmi maupun tidak resmi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Menurut dia, tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih mengambarkan visi presiden sebagai “marketing officer”.
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, bila dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia kepada pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Sementara wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing.
“Ini bisa berbahaya. Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan PBB terhada wilayah NKRI bisa porak-poranda. Harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar,” kata Mahfudz dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11).
Bahkan dirinya mengatakan jika paparan presiden yang “full marketing” namun minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi.
Mahfudz mengingatkan, berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.
Artikel ini ditulis oleh:
