Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan (tengah) bersama rombongan meninjau pembangunan jalur ganda (double track) kereta api Prabumulih - Palembang di Palembang, Sumsel, Sabtu (9/1). Pembangunan double track dari Prabumulih ke Stasiun Kertapati Palembang telah selesai sepanjang 50 km dari total 78 km dan ditargetkan akan rampung dalan waktu tiga bulan ke depan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye/16.

Jakarta, Aktual.com — Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menanggapi santai penolakan sejumlah anggota Komisi V terhadap proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Bandung. Usai melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jonan mengatakan bahwa empat BUMN yang ikut melaksanakan proyek sudah menyatakan kesanggupannya.

“Kan ini tidak menggunakan APBN, dan 4 BUMN sudah menyatakan bahwa mereka sanggup dan ini oke mereka,” terang Jonan, Selasa (26/1).

Kamis (21/1) lalu, Presiden Jokowi diketahui meresmikan pelaksanaan proyek kereta cepat senilai USD5,5 miliar tersebut. Peresmian proyek ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ada empat BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat itu. Keempat BUMN itu tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sementara dari pihak investor berbendera China Railway International Co. Ltd.

“Mestinya kalau mereka (4 BUMN) sanggup jalan aja, ga ada masalah. Kalau ditanya nanti ga sanggup bagaimana, lah itu resiko badan usaha,” jelas Jonan.

Disinggung kembali bagaimana jika tidak berjalan lancar alias mangkrak, padahal empat BUMN tersebut mengelola keuangan negara, Jonan enggan berkomentar lebih jauh.

“Lah, kalau itu anda tanyakan ke Menteri BUMN, jangan tanyakan ke saya,” demikian Jonan.

Artikel ini ditulis oleh: