Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (3/11). Dia mengaku kedatanganya itu untuk minta lembaga tersebut memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
Dia juga akan meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN. Hal tersebut, kata Ray dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, maka gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih akan bertemu dengan pimpinan KPK.
“Kita kesini meminta kepada KPK untuk melakukan panggilan terhadap menteri-menteri yang diberi tanda merah dan kuning. Hal tersebut jangan hanya sekedar wacara politik saja. Kan itu sama dengan mencabut hak politik seseorang,” kata Ray ketika dimintai keterangan di Gedung KPK.
Dia mengatakan, KPK dalam hal ini harus juga mengungkapkan kasus menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang diduga diberi catatan merah dan kuning itu. “Jadi harus diungkapkan kasusnya, bukan nama-namanya. Jadi pengertiannya bukan nama, hal tersebut juga untuk menghindari fitnah. Ini kan hak politik mereka.”
Ray berpendapat, KPK seharusnya jika memang menteri yang diberi tanda merah dan kuning, maka KPK harus berani mencabut nama yang telah diduga ditandai itu.
“Kalau intinya itu merah, kenapa gak cabut saja, segera di di cabut nama-nama merah. KPK dalam hal ini harus mengungkap kasusnya,” kata dia.
Dalam hal ini, Ray datang bersama dengan tokoh-tokoh antara lain Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti), dll.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
