RAPBN 2016 Dirancang Untuk Kepentingan Proyek Para Penguasa

Jakarta, Aktual.com —  Pengamat Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) Jakarta, Salamudin Daeng mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Bahkan dirinya menilai jika RAPBN ini didesain khusus oleh para penguasa negeri ini untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya, dengan mengambil uang dimuka (baik melalui penyertaan modal BUMN, maupun penjaminan lain dari APBN), untuk selanjutnya menjadikan negara sebagai pembeli atau penyewa tetap dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang ada.

“Urutan logika berfikirnya, RAPBN merancang berbagai mega proyek, seperti mega proyek listrik 35 ribu megawat, proyek kereta cepat jakarta bandung, mega proyek toll dan pelabuhan serta bandara, dan ratusan proyek lainnya. Rancangan mega proyek tersebut telah siap untuk dibagi bagikan kepada para pedagang, calo dan makelar yang saat ini berkuasa, baik di pemerintahan maupun di DPR,” ungkap dia kepada Aktual di Jakarta, Selasa (27/10).

Kemudian, kata dia, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dalam jumlah besar agar bisa membuka jalan bagi pelaksanaan proyek proyek tersebut. Selanjutnya BUMN akan melakukan kerjasama dengan swasta baik nasional maupun asing dalam melaksanakan proyek.

Lanjutnya, dengan penyertaan modal yang besar (Rp70 triliun untuk 2015 dan Rp 48 Trilun untuk 2016) maka dapat dijadikan dasar oleh BUMN untuk mencari utang dan menjual sahamnya kepada publik dan asing.

“Selanjutnya proyek tersebut dibuka bagi investasi swasta dengan mekanisme public private partnership (ppp) atau diserahkan penguasaan dan pengelolaanya kepada swasta. negara dan rakyat nantinya akan menyewa atau membayar fasilitas infrastruktur tersebut kepada swasta.

Ia menambahkan, mirisnya, Pemerintah pun memberikan penjaminan penuh atas proyek-proyek tersebut yang terdiri dari jaminan negara tetap menyewa, jaminan atas risiko kegagalan proyek atau kerugian.

“Sehingga jika terjadi kegagalan proyek atau kerugian maka negara akan menanggungnya,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka