Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). Meskipun menuai pro dan kontra, tapi proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus berjalan dan rencananya akan rampung pada akhir tahun 2018 mendatang, dimana 10 pulau buatan telah mengantongi izin reklamasi dan amdal, sementara tujuh pulau buatan lainnya masih dalam proses pengajuan amdal dan reklamasi. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – ​Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mempertanyakan urgensi reklamasi 17 pulau di pantai utara (pantura).

Secara definisi, katanya, reklamasi merupakan pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

“Apakah kawasan pantura termasuk kawasan tidak berguna? Digunakan siapa nantinya?” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/3).

Anggota Komisi D ini pun mempertanyakan maksud reklamasi itu yang selalu diklaim sebagai salah satu solusi pertumbuhan penduduk.

“Memangnya penduduk kelas menengah ke bawah memiliki akses untuk tinggal di sana? NJOP per meter di sana ditaksir sudah Rp70 juta/m2. Masuk logika enggak?” tanyanya lagi.

Kata dia, reklamasi tersebut hanya menambah kaya masyarakat kelas menengah ke atas, lantaran hanya mereka yang memiliki akses untuk membeli, baik untuk dihuni atau investasi.

Prabowo mengakui, bahwasanya proyek besar, termasuk reklamasi, bakal menyerap banyak pekerjaan. Namun, dia menegaskan, hal tersebut tak berdampak signifikan dan simultan terhadap masalah populasi dan pengangguran.

“Memangnya nelayan yang bakal kerja sebagai kuli proyek? Enggak! Kita harusnya mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kultur mereka. Jadi enggak mungkin,” paparnya.

“Justru, reklamasi bakal menambah beban populasi, karena menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar Jakarta untuk berbondong-bondong datang ke sini,” imbuh eks dirut PD Pasar Jaya ini.

Mantan politikus PAN itu menambahkan, reklamasi Teluk Jakarta juga mengancan ekosistem di lokasi sekitar. “Kalau mau direvitalisasi, bukan dengan pembangunan daratan baru,” ucapnya.

Keamanan dan pertahanan di ibukota pun, menurutnya, diyakini bakal kian rapuh. ​​Sebab, reklamasi yang nantinya bakal menjadi kawasan elite baru, diyakini menuntut privasi tinggi bagi pemiliknya.

“Coba aja lihat di daratan yang ada, seberapa ketat pengamanan bagi para penghuninya. Tapi, lemah mengawasi gerak-gerik penghuninya. Buktinya, banyak perumahan elite yang menjadi sarang narkoba, karena tingkat individualnya cukup tinggi,” bebernya.

“Di Kepulauan Seribu saja, secara pertahanan dan keamanan, kita rapuh, bagaimana bila reklamasi ini telah rampung. Enggak menutup kemungkinan bisa menjadi basis teroris, pabrik narkoba, dan markas intel asing,” sambungnya.

Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu pun meyakini, reklamasi nantinya bakal menjadi pemantik masalah ibukota lainnya, seperti banjir, kriminalitas, kependudukan, pengangguran, dan kemacetan.

“Kompleksitas problem itu merupakan keniscayaan,” tutup Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS