Jakarta, Aktual.com – Isu reshuffle atau perombakan kabinet jilid tiga pemerintahan Joko Widodo ramai diperbincangkan publik belakangan. Wacana semakin santer karena Presiden mengkritik kinerja menteri di kabinetnya.

Pengamat politik dari Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai, isu reshuffle jilid tiga tidak lain sebagai bentuk konsolidasi politik setelah gelaran Pilkada Serentak 2017 dan menyongsong Pemilu 2019. Kinerja menteri yang buruk sebagai pemicu karena sejak awal tahun ini kebutuhan perombakan kabinet sudah dirasakan.

“Awal tahun sebenarnya ada kebutuhan reshuffle. Tapi sedang pilkada, itu jadi alasan politik melakukan penundaan,” ungkapnya saat ditemui dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, Rabu (26/4).

Menurut Ari, perombakan jilid tiga ini tidak sama dengan perombakan kabinet sebelumnya. Aroma politik yang sangat kental ditengarai menjadi pembeda antara perombakan kali ini dengan jilid satu maupun kedua.

“Sekarang Presiden menginisasi sendiri dan itu menarik. Reshuffle ketiga itu punya nilai beda penekanannya. Reshuffle itu ukurannya kinerja menteri bersangkutan. Nampak itu cukup diakomodasi di reshuffle jilid 1 dan 2. Tapi pertimbangan politik cukup penting pada tiga,” jelas Ari menguraikan.

Ia melihat adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi politik setelah berakhirnya Pilkada DKI lalu. Pilkada Ibu Kota menjadi faktor utama penyebab lahirnya gelombang massa besar yang dianggap mengganggu stabilitas politik.

Secara stabilitas politik, pemerintahan Jokowi ternyata belum ampuh menahan gelombang massa saat pilgub lalu. Padahal sebelumnya publik sudah optimis jika Oktober 2016 menjadi awal kondisi stabil dan berujung pada fokus pembangunan.

“Tapi ada gerakan massa, asumsi 2 tahun stabilitas politik tercatat semu. Masuk tahun ketiga mulai terasa sehingga di tahun ketiga ternyata stabilitas tidak terjadi. Mereka hanya mengurus konsolidasi politik,” paparnya.

(Teuku Wildan)

()