Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat terbatas membahas masalah "dwelling time" dan tol laut yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). Rapat tersebut membahas pemangkasan waktu tunggu kapal bermuatan kontainer yang bersandar di pelabuhan, pembangunan pelabuhan komersil dan jalur tol laut yang menghubungan Indonesia Timur dan Barat, serta pemangkasan harga jual komoditi sebagai manfaat dari tol laut. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) di depan para komisaris dan direksi BUMN.
Menkeu memaparkan pentingnya membayar pajak bagi perekonomian nasional. Sehingga kontribusi BUMN terhadap perpajakan sangat diperlukan, mengingat selama ini masih banyak BUMN yang mengandalkan dana APBN yang bersumber dari pajak untuk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Di BUMN, mereka itu sudah menikmati PMN. Dan uang PMN itu didapat dari pajak. Ada sebagian BUMN yang menderita, hidup tidak, mati pun tidak. Sehingga hidup lagi dari PMN,” cetus Menkeu ketika sosialisasi amnesti pajak di depan komisaris dan direksi BUMN, di Gedung Pertamina, Jakarta, Rabu (30/11).

Bahkan Menteri Keuangan sampai merasa jengkel jika lagi-lagi BUMN itu minta PMN gara-gara ada kesalahan dari direksi dan dari komisaris sebelumnya.

“Saya kadang-kadang jengkel, kalau lagi-lagi minta PMN ke Menteri Keuangan tapi disimpan di balance sheet yang sakit. Dan selalu menyalahkan kepemimpinan (direksi/komisaris) yang lama,” tegasnya.

Menkeu pun memaparkan keterlibatan direksi dan komisaris yang masih rendah keikutsertaannya terhadap tax amnesty, ternyata sangat menyedihkan.

Dari jumlah direksi di BUMN sebanyak 1.543 tapi yang ikut tax amnesty hanya 20 persen. Sementara dari sebanyak 1.387 komisaris, ternyata sebanyak 24 persen yang ikut tax amnesty.

“Masa iya sih hanya sebanyak itu? Bahkan dari uang tebusan direksi paling kecil hanya Rp600 juta. Masa iya sih?” keluhnya.

Menkeu sendiri sangat sering mengatakan ketidakpercayaannya terhadap jajaran direksi dan komisaris yang mengikuti tax amnesty itu. “Masak iya sih?” ucapnya berkali-kali.

Bahkan dia sendiri menyindir, selama ini BUMN merasa sangat merah-putih semangat. Tapi kalau tidak bayar pajak, dipertanyakan kemerahputihannya.

“Karena selama ini banyak BUMN sakit justru minta diampuni pajaknya dan minta disuntik PMN. Sementara kalau tantiem naik mereka senang. Justru yang sangat merah putih ini, APBN yang sangat jelas keberpihakannya terhadap rakyat,” tegasnya.

Sayangnya, acara sangat penting ini tak dihadiri oleh Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Sepertinya Rini sudah tahu kalau komentar Menkeu sangat pedas terhadap BUMN.

(Laporan: Busthomi)

(Eka)