Jakarta, Aktual.co — Salah satu calon pimpinan KPK, Roby Arya Brata mengatakan bahwa lembaga antirasuah itu tidak boleh menjadi alat politik suatu partai. Menurut dia, itu dapat merusak penegakkan pemberantasan korupsi.
“Transjakarta, Jokowi segala macam saya harus berbuat adil kepaada semua orang. Yang penting anggota dewan memilih calon pimpinan yang independen, sehingga KPK tidak jadi alat politik untuk jatuhkan lawan politik,” jawab Roby dalam fit and proper tes, di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Jawabannya itu, menyusul adanya pertanyaan yang dilontarkan oleh politisi partai Gerindra, Wenny Warouw tentang sikap Roby terkait kasus dugaan korupsi Transjakarta yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wenny menanyakan konsep apa yang akan digunakannya, bila kepala bidang hubungan Internasional di Sekertariat Kabinet terkait kasus Transjakarta.
“Konsep apa yang Anda bawa, lakukan apabila kasus Transjakarta menyambut orang bernama Jokowi ini,” tanya Wenny, di Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
Dikatakan Roby, dirinya melihat, saat ini ada upaya yang mengarah kepada politisasi KPK. Namun dia tidak mengungkap lebih dalam apa maksud pernyataan tersebut.
“Kelihatannya ada arah ke sana. Kegagalan pemberantasan korupsi di dunia karena KPKnya tidak independen, berpolitik,” tukasnya.
Seperti yang sempat diberitakan diketahui, kasus korupsi Transjakarta saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan. KPK tak bisa mengambil alih penanganan kasus yang membelit mantan Kadishub Udar Pristono ini sebelum mendapat limpahan dari Kejaksaan.
Kasus ini juga sering menyeret-nyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Presiden, yakni Jokowi. DPR pun mewacanakan bakal membuat Pansus Transjakarta untuk mengungkap kasus tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
