Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyarankan lebih baik DPR RI untuk membenah diri terkait polemik yang terjadi sepekan ini, yakni perpecahan parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan koalisi Merah Putih (KMP).
Hal itu menyusul pro-kontra soal peluncuran kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas, karena tidak melalui persetujuan DPR.
Menurut dia, bagaimana mau mendapat penjelasan, jika beberapa mitra komisi (kementerin atau lembaga) ada yang tidak mau hadir.
“Dasar hukum, mau datang kemana? Kalau di DPR masih dalam situasi seperti ini, kami RDPU sudah melakukan, tetapi mengundang mitra kita tidak bisa. DPR nyatu dulu, baru bisa menanggapi hal itu (KIP dan KIS),” ucap dia kepada wartawan, di Lobi Nusantara III, di Komplek DPR RI, Jakarta, Jumat (7/11).
Anggota Komisi III DPR ini mengakui jika dirinya terus berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar mau mengalah satu langkah, dengan tidak membuat parlemen tandingan maupun mosi tidak percaya.
Ia pun malah sempat mengusulkan, untuk melakukan perubahan terhadap Tatib agar memekarkan satu pimpinan baik DPR, Komisi ataupun alat kelengkapan dewan (AKD).
“Misalnya salah satu jalan keluar, tambah pimpinan DPR, pimpinna komisi satu, meski aku berfikir seperti bagi-bagi keu kemerdekaan (bagi-bagi kekuasaan),” ungkapnya

(Novrizal Sikumbang)

()