Jakarta, Aktual.com – Sejarawan JJ Rizal menilai, masyarakat miskin ibukota masih dianggap sebagai sumber masalah di Jakarta.
Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Misalnya, penggusuran pemukiman penduduk di beberapa titik.
“Memindahkan pemukiman liar dianggap keberhasilan menunjukkan seakan-akan orang miskin identik dengan masalah,” ujarnya dalam diskusi di bilangan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (18/3).
Alumnus Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, pola tersebut tak ubahnya dengan era kolonialisme Belanda yang tercermin dari buku tentang Nyai Dasima.
“Pribumi semua dianggap busuk, biang masalah, brengsek. Yang baik cuma satu, Tuan William,” paparnya.
Padahal, imbuh Rizal, konsultan hukum tanah BF Sihombing dalam disertasinya telah memperingatkan, agar pemerintah hati-hati dengan pemakaian istilah tanah negara.
Pasalnya, cara itu dipakai, agar pemerintah sewaktu-waktu dengan mudah dapat mencaplok dan mengklaim lahan warga.
“Makanya, ketika ada warga yang bilang mempunyai sertifikat, tapi enggak didengar (diakui, red),” jelasnya.
“Sedangkan mal, padahal sudah jelas itu lahannya kawasan terlarang, seperti Pantai Indah Kapuk yang membabat lahan hutan bakau seluas 1.162 ha, pemerintah enggak lakukan apa-apa,” imbuh dia.
Kebijakan tersebut, menurut Rizal, menunjukkan pemimpin ibukota hari ini tak sesuai janji kampanye Jakarta Baru, dimana menciptakan ibukota yang berbasis rakyat kecil.
“Apakah Jakarta Baru sekarang telah menjadi Jakarta kita bersama? Tidak. Kita cuma dengar penggusuran. Yang kaya tidak dicolek,” tandas pendiri Komunitas Bambu itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
