Pada rentan menjabat Mensos itu tercatat Idrus telah tiga kali bolak-balik masuk ruang pemeriksaan KPK, dan kini berstatus tersangka sebelum akhirnya mengundurkan diri. Atas penetapan tersangka itu, resmi pula-lah Idrus menyandang gelar Menteri Pertama era Presiden Joko Widodo yang terseret kasus korupsi.
“KPK menetapkan IM (Idrus), Menteri Sosial sebagai tersangka,” Ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8) malam.
Idrus terseret korupsi proyek PLTU Riau-1, yang merupakan salah satu pembangkit listrik yang masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 -2027. Tidak dipungkiri jika program listrik ini merupakan andalan Jokowi ketika terpilih menjadi presiden.
Hal ini yang lantas mengundang kritikan dari lawan Politik Jokowi. Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dikutip dari salah satu media online menilai jika penetapan tersangka ini menjadi kecacatan serius di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
“Ya pertama kita sekarang melihat realita bahwa memang kabinet ini yang selalu dicitrakan bersih, faktanya kan kejadian juga,” kata Ferdinand
Ia pun mengaku tidak sependapat dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang berpendapat justru penetapan tersangka Idrus menjadi bukti jika pemerintahan Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum.
“Ini cacat yang mencoreng wajah kabinet ini. Ya tidak perlu dibanggakan dengan narasi-narasi lain seolah-olah pemerintah ini baik atau gimana,” kata dia.
Senada Partai Gerindra pun mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo soal antikorupsi pasca penetapan tersangka jajaran kabinetnya ini sebagai tersangka korupsi.
“Pak Jokowi punya komitmen seperti apa pemerintahan bersih, nawacita, dan sebagainya kalau terjadi seperti ini biar masyarakat menilai,” kata Ketua DPP Gerindra, beberapa waktu yang lalu.
Sementara Presiden Jokowi diawal sudah memagari jika kasus yang mendera Idrus Marham tidak berurusan dengan kabinetnya. “Ya, ini kan kasus lama,” kata Jokowi di Istana.
Partai yang tergabung dengan koalisi Jokowi pun juga ikutan bereaksi. PKB menilai peristiwa itu tidak memberikan imbas negatif terhadap Presiden Jokowi. ” Karena hal yang berbeda dan tidak berhubungan dengan Pak Jokowi,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan, Sabtu (25/8).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
