Ribuan masyarakat Jakarta Utara yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Ahok (GTA) melakukan aksi di depan gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016). Dalam aksinya Gerakan Tangkap Ahok (GTA) mendesak agar Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk segera mengundurkan dirinya.

Jakarta, Aktual.com – Langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menarik uang dari pengembang reklamasi lewat kontribusi tambahan, dianggap aneh.

Lantaran dana APBD DKI selama dipimpin Ahok penyerapannya sangat rendah. Sedangkan Ahok berdalih dana-dana yang dipungut dari pengembang lewat diskresi atau ‘perjanjian preman’ itu untuk kepentingan membangun infrastruktur di Jakarta.

“Penyerapan APBD dia (Ahok) saja sedikit banget, masa minta bantuan swasta? Diskresi pula kan ngga lucu,” ucap Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina, saat dihubungi Aktual.com, Kamis (26/5).

Bahkan menurut dia, diskresi itu secara langsung membuktikan kalau Ahok selama ini memang asal bunyi (asbun) saja dalam memberikan izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan kebijakan-kebijakan lain yang menyertainya. “Ini (diskresi) adalah alasan yang asbun, alasan yang memperlihatkan dia terdesak dan panik,” ucap dia.

Hendri menilai Ahok sebenarnya tahu dan sadar mengenai batas-batas atau aturan diskresi. Bisa dilihat dari berbagai alasan yang disampaikan berkaitan dengan pemberian izin reklamasi. Tapi karena posisi semakin terpojok, alasan demi alasan disampaikan Ahok hingga pada dalih penggunaan wewenang diskresi.

Hendri menyarankan, Ahok lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam memimpi warga Jakarta. Bukan mengumbar kebencian demi kebencian dan melakukan kebijakan yang tidak pro terhadap warga Ibukota. “Ahok tidak perlu agresif reaktif dalam menyikapi suatu persoalan. Lebih baik diam memperbanyak dialog dengan rakyat. Ini kan enggak, kemana-kemana ngomongnya,” ucap dia.

()