Jakarta, Aktual.com – Instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status Siaga 1 dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Pakar politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan geopolitik global setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi memicu ketidakstabilan regional maupun global, termasuk gangguan terhadap jalur energi, pasar keuangan, serta stabilitas politik internasional.
“Status Siaga 1 harus dibaca sebagai langkah kewaspadaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia sedang menuju situasi perang, melainkan bentuk kesiapsiagaan menghadapi dampak tidak langsung dari konflik global yang bisa memengaruhi stabilitas nasional,” ujar Selamat.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia secara geografis jauh dari pusat konflik, dinamika geopolitik di Timur Tengah hampir selalu memiliki dampak luas terhadap berbagai kawasan dunia. Ketegangan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, hingga meningkatnya tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di banyak negara.
Menurut Selamat, jika dicermati secara seksama, instruksi Panglima TNI lebih menitikberatkan pada upaya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Perintah kepada para Panglima Komando Utama Operasi untuk menyiagakan personel serta alutsista menunjukkan fokus pada peningkatan pengamanan terhadap berbagai objek vital strategis di Indonesia.
Bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, serta fasilitas energi seperti kantor Perusahaan Listrik Negara menjadi titik yang mendapatkan pengamanan ekstra. Infrastruktur tersebut merupakan simpul penting dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sehingga gangguan terhadap salah satu saja dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas nasional.
Selamat menilai bahwa dalam berbagai konflik internasional, objek vital strategis sering menjadi target pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan instabilitas politik maupun psikologis. Oleh karena itu, peningkatan patroli serta kesiapsiagaan militer merupakan langkah preventif yang lazim dilakukan banyak negara ketika situasi geopolitik global memanas.
Selain pengamanan objek vital, Panglima TNI juga memerintahkan Komando Pertahanan Udara Nasional untuk meningkatkan deteksi dan pengamatan udara selama 24 jam. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, terutama untuk mendeteksi lebih dini berbagai potensi ancaman seperti pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing, aktivitas drone, maupun pergerakan udara yang mencurigakan.
Instruksi tersebut juga mencakup pemetaan situasi oleh Badan Intelijen Strategis TNI serta kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari kawasan konflik. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan WNI jika eskalasi konflik di Timur Tengah semakin memburuk.
Menurut Selamat, Indonesia memiliki pengalaman dalam melakukan operasi evakuasi warga negara dari wilayah konflik, seperti di Lebanon, Yaman, dan Sudan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyiapkan skenario evakuasi jika kondisi keamanan di Timur Tengah memburuk.
Ia juga menyoroti instruksi khusus kepada Kodam Jaya untuk meningkatkan patroli di objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus lokasi berbagai kantor kedutaan besar negara asing sehingga memiliki sensitivitas politik yang tinggi.
“Dalam berbagai konflik internasional, kedutaan sering menjadi titik konsentrasi demonstrasi atau ekspresi solidaritas politik masyarakat. Karena itu, langkah antisipatif diperlukan agar dinamika geopolitik global tidak berkembang menjadi gangguan keamanan domestik,” kata Selamat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Siaga 1 TNI harus dipahami sebagai bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik di Timur Tengah, namun sebagai negara besar dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia tetap harus siap menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh konflik internasional.
“Status Siaga 1 bukan alarm perang, melainkan sinyal bahwa negara sedang memperkuat kewaspadaan. Pendekatan pencegahan seperti ini justru menjadi kunci utama untuk memastikan Indonesia tetap aman dan stabil di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
