Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017. (ilustrasi/aktual.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017. (ilustrasi/aktual.com)

Surabaya, Aktual.com – Rencana moratorium Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy disanggupi oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman.

Menurut Syaiful, Jatim siap jika memang Mendikbud menerapkan sistem pendidikan tanpa UN. Bahkan, kata Saiful, hingga kini daerah-daerah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait hal tersebut.

“Kita dan lembaga di daerah-daerah tinggal mengikuti saja. Sebab pihak Kementrian pasti sudah mengkaji dengan mendalam sebelum membuat keputusan tersebut,” kata Syaiful ketika ditemui wartawan, Rabu (30/11).

Tentu, kata Syaiful, pengganti UN memang ada pola baru di sistem pendidikan, terutama menentukan standar dalam penerimaan siswa baru dari jenjang SMP ke SMA dan SMK.

Begitu pula dengan orientasi kepala SMA-SMK, nantinya juga akan berubah, bukan pada evaluasi pendidikan akhir, tetapi memperluas jaringan dengan PTN. Sehingga, jika ada moratorium, diharapkan ada tahapan atau petunjuk dari pusat.

Sementara di tempat terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, justru mengaku belum siap jika UN diserahkan kepada kabupaten kota.

Risma beralasan bahwa dirinya belum menyiapkan dasar yang digunakan penerimaan siswa baru sekolah negeri.

Jika ujian sekolah menjadi acuan untuk penerimaan siswa baru, dikhawatirkan akan terjadi manipulasi nilai dari tiap tiap sekolah agar nilai seluruh siswanya mendapatkan yang terbaik.

“Kalau yang menjadi acuan itu nilai di masing-masing sekolah, nanti pihak sekolah akan memberikan nilai yang baik-baik ke muridnya. Ini nggak fair.”

Laporan: Ahmad H Budiawan

(Wisnu)