Jakarta, Aktual.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI bakal panggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di sidang dugaan pelanggaran etik Anggota Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan.

Ketua BK DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan kehadiran Bappeda dibutuhkan untuk disandingkan dengan pernyataan yang disampaikan Fahmi di kesaksiannya hari ini di sidang etik.

Selain Bappeda, ujar dia, BK DPRD DKI juga bakal memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terlibat di pembahasan APBD-Perubahan DKI 2014. “Untuk tahu bagaimana pengadaan UPS (uninterruptible power supply) masuk APBD-P 2014,” ujar dia, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menuturkan BK bakal menyandingkan APBD-P 2014 hasil paripurna tanggal 13 Agustus dengan hasil penyempurnaan sebagai keputusan pimpinan DPRD No. 28/2014 tertanggal 24 Oktober.

“Ini juga untuk mendalami cerita Pak Fahmi tadi, UPS tidak ada dalam APBD-P hasil paripurna, karena tidak mendapatkan catatan Kemendagri,” tandas dia. (Baca: Tak Ada Evaluasi Kemendagri Soal Pengadaan UPS pada APBD-P DKI 2014)

()