Jakarta, Aktual.com – Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyebut, pemerintah sedang mengebut proses holding terutama sektor pertambangan. Ditargetkan holding pertambangan tersebut selesai tahun ini.
Namun begitu, dirinya mengakui aturannya masih belum lengkap, sehingga bisa menimbulkan kegagalan skema holding BUMN yang sudah terjadi beberapa tahun ini.
“Saya sudah menjelaskan ke Ibu Rini (Menteri BUMN), bahwa track record holding BUMN itu banyak tak sejalan, seperti empat holding sebelumnya. Ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu,” jelas Budi di Jakarta, Kamis (23/2).
Kegagalan holding BUMN yang dia maksud adalah, holding BUMN antara lain, sektor semen, pupuk, dan perkebunan. Ternyata pada kenyataannya, jalannya tetap masing-masing.
“Setelah saya lihat ternyata (holding BUMN) itu jalannya sendiri-sendiri. Tak bisa digabung. Mungkin itu karena adanya kepentingan politik dan lain sebagainya. Saya saya masuk (ke Kementerian BUMN), saya harap holding BUMN itu bisa jalan bareng,” papar dia.
Holding BUMN sektor tambang sendiri akan melibatkan empat BUMN, yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.
“Sektor tambang tadinya prioritas nomor lima. Tapi Bu Sri Mulyani (Menkeu) minta jadi nomor dua. Makanya jadi prioritas,. Tapi bisa tahun ini? Mudah-mudahan,” jelas dia.
Namun demikian, kata dia, pihaknya masih mau menyusun satu regulasi lagi dalam bentuk Persturan Pemerintah yang mengatur dari sisi teknis. “Setelah ada PP 72, kita juga akan buat PP lagi yang lebih teknis agar lengkap. Sambil kita juga deketin DPR, agar kita bisa sejalan,” ungkap dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
