Mencuatnya kasus BLBI menyusul ditangkapnya mantan Ketua BPPN Syarifuddin Tumenggung, bukan saja mengundang spekulasi bakal mengarah pada mantan Presiden Megawati.Pula, berpotensi membuka kotak pandora mata kepentingan terselubung beberapa korporasi multinasional, para taipan serta para menteri KKSK.
Segi menarik di balik mencuatnya Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI terhadap salah seorang konglomerat Cina Syamsul Nursalim, bukan sekadar terseretnya mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syarifuddin Tumenggung. Melainkan beredarnya lagi peran tiga menteri ekonomi zaman Presiden Megawati: Menko Ekonomi Dorojatun Kuncorojakti, Menteri Keuangan Budiono dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi.
Merujuk pada keterangan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, bahwa sebelum SKL untuk Sjamsul diterbitkan, pembahasan lebih dulu dilakukan di internal Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
Maka tak pelak lagi ini merupakan fakta menarik yang layak didalami lebih lanjut. Betapa tidak. Dalam keanggotaan KKSK terdiri Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang saat itu dijabat oleh Dorojatun Kuntjoro Jakti; Menteri Keuangan, Boediono; Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi; dan Kepala BPPN, Syafruddin.
Dengan makna lain, keputusan meloloskan Rp 3,7 triliun utang Nursalim, bukan keputusan Syarifuddin Tumenggung secara pribadi, melainkan keputusan kolektif yang tentunya melibatkan ketiga menteri tersebut. Lantas, bagaimana ceritanya para teknokrat ekonomi yang notabene merupakan the good boy Amerika Serikat seperti Dorojatun Kuncorojakti, Budiono dan Laksamana Sukardi bisa tersangkut dalam kasus para konglomerat Cina?
Mari kita buka kembali tumpukan berita lama, sekadar buat perbandingan. Misalnya dengan menelisik kembali peran mantan menteri keuangan terlama pada era pemerintahan Suharto: Dr Ali Wardhana. Ali Wardhana, merupakan perancang dan arsitek kebijakan strategis pembangunan ekonomi Indonesia yang berhaluan neo-liberalisme dan pro pasar, bersama-sama dengan Wijoyo Nitisastro, Radius Prawiro, JB Sumarlin, dan belakangan Adrianus Moy. Inilah tim ekonomi di era Suharto yang bertahan terus hingga lengsernya presiden RI kedua tersebut.
Namun rupanya, ada peran terselubung Ali Wadhana yang belum banyak diketahui orang saat ini. Cerita seputar keterkaitan Ali Wardhana dengan tim konsultan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat semasa pemerintahan Suharto, nampaknya bisa memberi gambaran lebih benderang ihwal peran terselubung Ali Wardhana dibalik reputasinya sebagai salah satu Menteri Keuangan terlama dan arsitek ekonomi era pemerintahan Suharto.
Pada 1993, ketika hubungan tim ekonomi yang kerap disebut sebagai Berkeley Mafia mulai renggang, terungkap adanya sebuah “kongsi” antara Ali Wardhana dan konsultan dari Harvard Institute for International Development (HIID). Lantas, apa sepak-terjang para konsultan Harvard ini?
Usut punya usut, rupanya Tim Harvard ini merupakan arsitek sesungguhnya dari kebijakan politik ekonomi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Yang celakanya kebijakan itu justru menimbulkan gejolak dan goncangan ketimbang melancarkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Parahnya lagi, melalui resep-resep ekonomi yang dirumuskan oleh HIID, justru membesarkan dan menyejahterakan para konglomerat ketimbang menyejahterakan perekonomian rakyat. Nah, ini fakta penting yang perlu digarisbawahi. Sebab ihwal para konglomerat di era Suharto, berarti bicara soal para taipan alias Overseas Chinese. Seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Prayogo Pangestu, Mochtar Riadi, sampai ke Syamsul Nursalim.
Salah satu kebijakan yang direkomendasikan Tim Harvard itu, agar pemerintah menerapkan pajak progresif, padahal hal itu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Misalnya diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang juga atas resep yang diajukan Tim Harvard ini malah membebani masyarakat dibandingkan para pengusaha pemilik modal kuat. Karena pada kenyataannya, pajak yang dibayar konsumen mencapai 22-25%.
Mengapa Tim Harvard ini bisa sedemikian kuat mempengaruhi proses pengambilan keputusan sektor keuangan di pemerintahan Suharto pada era Orde Baru? Simpel saja jawabannya ternyata. Hal itu bisa terjadi lantaran faktor kedekatan mereka dengan Ali Wardhana, yang kala itu merupakan Menteri Keuangan yang sangat dipercaya oleh Presiden Suharto. Lebih dari itu, Ali Wardhana merupakan tokoh kunci dalam perekrutan konsultan asing dari HIID sejak awal pemerintahan Orde Baru.
Pada awal Orde Baru, Ali Wardhana, Sumarlin, Wijoyo Nitisastro, Emil Salim dan Sadli, merupakan penentu dalam penyusunan skenario perekonomian. Mereka merupakan lulusan University of California at Los Angeles, Berkeley. Inilah sebabnya mereka kemudian kerap disebut Berkeley Mafia atau Gang Berkeley.
Pada waktu bersamaan, di Amerika Serikat yang sejak pasca Perang Dunia II merupakan kekuatan ekonomi dunia, politik ekonominya berada dalam pengaruh para teknokrat Harvard. Sehingga Wijoyo dan Ali Wardhana Cs kemudian bersekutu dengan para teknokrat Harvard agar Indonesia bisa mendapatkan bantuan pinjaman dari negara-negara barat.
Maka, perekrutan konsultan dari kalangan alumnus Universitas Harvard merupakan salah satu strategi yang mereka tempuh. Kebetulan, di antara anggota Berkeley Mafia ada yang pernah mendapat didikan di Universitas Harvard. Misalnya Prof Dr Sadli yang pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi.
Masuk akal, jika pengaruh Tim Harvard ini jadi kuat sekali dalam mewarnai kebijakan perekonomian Orde Baru. Mereka bahkan banyak mendapat kepercayaan untuk mengarsiteki sejumlah keputusan politik ekonomi negara. Seperti misalnya Undang-undang Perbankan1992 yang sangat memberi ruang terjadinya liberalisasi di sektor perbankan, ternyata merupakan rumusan mereka juga.
Kekuatan Tim Harvard juga dibuktikan dengan dibatalkannya penjadwalan ulang atas proyek mega olefin PT Chandra Asri. Sebelumnya, sesuai Keppres 39/1991, mega proyek olefin yang didirikan oleh Bambang Trihatmojo, Prayogo Pangestu, Peter Gontha dan Henry Pribadi, dihentikan, bersama proyek Exor dan Aromatic Pertamina.
Alasan penghentian proyek tersebut karena banyak menggunakan pinjaman komersial luar negeri yang seharusnya dibatasi untuk mengatasi pembengkakan defisit neraca berjalan. Namun penghentian proyek tersebut dibatalkan, setelah Tim Harvard merekomendasikan bahwa proyek olefin itu hanya akan memberikan bahan defisit selama dua tahun.
Setelah itu, proyek tersebut diperkirakan bisa menyumbang devisa ke kantong negara. Rekomendasi itu ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Program Lingkungan dan Sumber Alam Universitas Harvard, Henry Lee. Henry merupakan doktor Public Policy JF Kennedy Shool of Government.
Sekelumit kisah tadi, dengan jelas menggambarkan betapa tim strategis perekonomian nasional yang berada di bawah pimpinan Wijoyo Nitisastro dan Ali Wardhana, ternyata membuka pintu masuk yang selebar-lebarnya bagi para teknokrat ekonomi asing untuk ikut campur menentukan arah kebijakan perekonomian nasional kita.
Dibesarkan Suharto, Tapi Jadi Motor Penggerak Kejatuhan Suharto
Pamor Tim Harvard ini mulai memudar sejak BJ Habibie menjadi wakil presiden dan mulai melibatkan kelompok teknokrat Jerman dalam kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Baik ketika Habibie menjabat Menteri Ristek maupun ketika belakangan menjadi Wakil Presiden.
Ketika pada masa Habibie menjadi Wakil Presiden dan banyak kebijakan perekonomian tidak lagi berkiblat pada AS yang berarti pula berakhirnya era keemasan tim perekonomian yang berada di bawah kendali Wijoyo Nisisastro dan Ali Wardhana berikut Tim Harvard HIID, maka Berkeley Mafia termasuk yang secara gencar mendesak agar Suharto dilengserkan segera dari tampuk kekuasaan menyusul semakin meningkatnya krisis moneter 1997-1998.
Barang tentu desakan para teknokrat ekonomi mantan menteri yang hampir semuanya lulusan Fakultas Ekonomi UI iitu, sejatinya menyuarakan perintah dari para penentu kebijakan perekonomian di Washington.
Bahkan seperti pengakuan Ginandjar Kartasasmita, yang pada krisis Mei 1998 menjabat Menko bidang Perekonomian dan Ketua Bappenas, didesak oleh para teknokrat ekonomi UI Wijoyo cs, agar menggalang para menteri, khususnya yang menguasai pos-pos penting bidang ekonomi, agar menyatakan pengunduran diri dari kabinet pemerintahan Suharto.
Berarti hal ini menyiratkan bakal adanya kesinambungan skema IMF dan Bank Dunia di era pemerintahan Indonesia pasca Suharto. Pada 21 Mei 1998, digelar sebuah pertemuan antara Ginandjar Kartasasmita, waktu itu menjabat Menko Ekonomi merangkap Ketua Bappenas, dan para ekonom senior UI di Gedung Bank Niaga, di ruang Executive Center.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wijoyo Nitisastro, Ali Wardhana, JB Sumarlin, dan Emil Salim. Mereka mengatakan bahwa keadaan sudah gawat dan meminta Ginandjar selaku Menko Ekuin mundur. Perhitungan para ekonom mafia Berkeley ini, kalau Ginandkar mundur selaku Menko Ekuin, maka Pak Harto pun pasti akan turun, dan tidak bisa bertahan.
Dalam perhitungan para ekonom UI berhaluan neolib ini, karena penyangga stablitas negara adalah ekonomi. Ternyata benar juga., Ginandjar bersama-sama 14 menteri kabinet Suharto menyatakan mundur pada malam 21 Mei 1998, dan keesokan harinya pada 22 Mei 1998, Suharto menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.
Bagaimana kiprah tim ekonomi Harvard yang bermahzab Neoliberal ini dan siapa penerusnya? Rupanya kaderisasi di kelompok ini sudah tersusun secara sistematis dan terencana. Setelah era Ali Wardhana dan Wijoyo Cs pensiun kemudian muncul Sri Mulyani Indrawati, Budiono, Dorojatun Kuncorojakti, Faizal Basri, dan Chatib Basri. Laksamana Sukardi, memang tidak termasuk alumni FE UI.
Namun latarbelakangnya sebagai CEO di Lippo Bank dan sebelumnya juga di City Bank, menyiratkan temali yang kuat juga dengan mahzab ekonomi Neoliberal AS yang tentunya bisa selaras dengan agenda-agenda kelompok teknokrat ekonomi UI. Adapun Budiono, juga alumni UGM, namun mahzab ekonominya parallel dengan para teknokrat ekonomi UI.
Bagaimana skema ekonomi di era pasca Suharto? Yang sering kita abaikan, kejatuhan Suharto pada Mei 1998 ternyata justru merupakan pertanda awak diberlakukannya skema kapitalisme global, dengan bergesernya negara bangsa menjadi negara pasar.
Bicara soal mencuatnya kasus BLBI sebagai kasus gagal bayar utang dari para konglomerat Cina, nampaknya juga harus ditelisik pada kebijakan hulunya, yang disponsori para kapitalis global. Misalnya sejak 1988, memaksa Indonesia meliberalisasikan sektor perbankan sehingga muncullah puluhan bank swasta.
Sehingga pada 1992, para pengusaha swasta, yang tentunya kebanyakan adalah pengusaha Cina, kemudian melakukan pinjaman devisa secara besar-besaran dengan menggunakan bank swasta sebagai kendaraan.
Mayoritas utang pengusaha swasta Indonesia dijamin oleh Commercial Paper yang memiliki tempo 5 tahun. Celakanya, ketika jatuh tempo pembayaran 5 tahun berikutnya yaitu pada 1997, terjadilah gejolak moneter yang dahsyat, melanda kawasan Asia Tenggara. Sehingga para pengusaha tersebut tidak dapat mengembalikan utangnya yang berakibat merosotnya nilai tukar rupiah.
Suharto yang sudah pada taraf akhir masa kekuasaannya, dipaksa IMF untuk melakukan restrukturisasi ekonomi berdasarkan Letter of Intent yang ditandantani Suharto di depan Michael Camdesus. Inilah keberhasilan strategi para kapitalis global melumpuhkan fondasi ekonomi Indonesia.
Kondisi obyektif politik pasca reformasi terutama sejak hasil pemilu 1999 diumumkan, boleh dibilang sangat menguntungkan kepentingan para pemilik modal dan raksasa korporasi multinasional dari negara-negara kapitalis-imperialis, baik dari Blok Barat maupun Jepang.
Kondisi obyektif politik pasca reformasi memungkinkan para pemilik modal raksasa untuk mengambil-alih perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut dan tidak mampu membayar melalui sistem debt to equity swap. Melalui cara ini, mayoritas saham perusahaan nasional akan jatuh ke tangan asing.
Lantas, bagaimana menggambarkan peran BPPN dalam kaitan cerita tadi? Begini. Mayoritas negara-negara yang akan mengambil-alih perusahaan-perusahaan tersebut adalah dari negara-negara blok Amerika Serikat dan Inggris. Gejala ini terlihat dari besarnya peran dan pengarah City Bank (AS) dan Standard Chartered Bank (Inggris) dalam proses penanganan perbankan dan utang-utang perusahaan yang dilakukan BPPN.
Pada tataran ini, apa dan bagaimana peran sesungguhnya dari Kepala BPPN Syarifuddin Tumenggung maupun ketua sebelumnya, Putu Ary Suta, kiranya penting untuk menelisik jalan berpikir dari sistem ini secara lebih benderang.
Adapun dalam menyingkap dugaan keterlibatan para Menteri KKSK dalam SKL BLBI, juga bisa dibedah melalui kerangka analisis yang menempatkan BPPN kala itu sebagai bagian integral dari kepentingan korporasi multinasional dalam upanyanya mengambil alih perusahaan-perusahaan Indoenesia yang sudah bangkrut.
Sehingga bukan tidak mungkin, keputusan meloloskan Rp 3,7 triliun utang Nursalim, juga harus dilihat dalam perspektif tersebut. Yaitu kemungkinan terjadinya kongkalingkong antara para teknokrat ekonomi AS yang mewakili kepentingan beberapa korporasi multinasional AS dan Inggris, dengan para debitur BLBI yang selain kebanyakan memang konglomerat hitam Cina, juga merupakan pemilik perusahaan yang sedang bangkrut, dan jadi sasaran pengambil-alihan oleh kepentingan para kapitalis global barat.
Hendrajit
