Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Abu Bakar Al Habsy mendesak agar pemerintahan Jokowi-JK menjelaskan pelaksanaan program kartu saktinya, yakni KIS, KIP dan KKS. Tujuannya, sebagai bentuk transparansi keuangan negara.
“Ini semua kan uang negara, jadi tata cara penggunaannya ada aturan mainnya. Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (4/11).
Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan hal aneh lainnya, perihal mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Masih kata dia, bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan.
“Lalu siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya,” ucap dia.
“Pengadaan kartu dan lain sebagainya kan harus dilakukan dengan mekanisme tender, untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
