Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan persoalan reklamasi pesisir pantai Jakarta bukan pada persoalan reklamasinya. Melainkan pada pemenuhan proses reklamasi itu dilakukan apakah sesuai aturan atau tidak.
“Jadi kita bukan menolak reklamasi sebagai sebuah cara untuk membangun tetapi reklamasi yang terjadi secara spesifik di pulau- pulau yang baru ini yang pakai alfabet ini itu prosedurnya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/10)
Tidak hanya itu, sambung Fadli menegaskan jika reklamasi yang dilakukan saat ini pada dampak lingkungannya sangat merugikan nelayan maupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada daerah pesisir tersebut
“Yang diuntungkan ya orangnya segelintir. Nah sehingga polemiknya itu menjadi polemik yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah DKI kan dulunya oleh pemerintah DKI. Kok sekarang ditarik ke pusat?, dan seolah-olah ini menjadi program dari pusat,” papar politikus Gerindra itu.
Bahkan, ia juga mengaku heran dengan sikap pemerintah pusat yang melakukan tikungan di injury time jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta baru dengan mencabut moratorium reklamasi.
“Apa yang terjadi sekarang masyarakat kan tidak bodoh lagi. Mereka bisa melihat kok tiba-tiba beberapa hari sebelum masa jabatan gubernur kemarin berakhir ada kebijakan cabut moratorium, ini kan lucu,” pungkasnya.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Andy Abdul Hamid
