Jakarta, Aktual.com – Generasi muda harus memiliki daya kritis dalam melihat tantangan yang dihadapi masyarakat dan negara.

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Sindikasi Muda Indonesia Muhammad Fakhri dalam diskusi Sindikasi Muda Indonesia bekerja sama dengan FAD Kalimantan Timur bertema ‘Subsidi Tepat Sasaran dan Realisasi Indonesia Sentris” di Samarinda, Kaltim, Senin (26/12).

Salah satu persoalan yang penting untuk dikaji secara mendalam dan objektif, kata dia, adalah subsidi energi yang sangat membebani APBN.

“Hal itu membuat APBN negara kita kehilangan kesempatan untuk digunakan bagi hal-hal penting seperti pemerataan pembangunan, termasuk perubahan paradigma dari pembangunan pusat sentris menuju Indonesia sentris, bahkan pembangunan Ibu kota Negara baru,” katanya.

Sementara, tokoh masyarakat, M Fajri Al Farobi menilai subsidi bahan bakar, BBM, dan LPG 3 kg sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Menurut dia, pemberian subsidi BBM yang tepat sasaran dapat memberikan efek positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu, pemerataan ekonomi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Subsidi, lanjut dia, memungkinkan negara berkontribusi langsung dalam kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

“Subsidi ini dengan catatan harus diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima, sehingga penyaluran subsidi yang dilakukan oleh pemerintah harus tepat sasaran,” kata aktivis Kalimantan Timur ini.

Fajri menjelaskan, subsidi tidak hanya terkait BBM. Subsidi dapat menyasar semua kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk mendorong produktivitas dan disesuaikan dengan kebutuhannya.

“Subsidi misalnya terdapat juga di sektor pertanian, pupuk, energi listrik, gas hingga KPR. Subsidi tersebut harus merata dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian urgensi subsidi tersebut mampu terpenuhi dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak atas subsidi tersebut,” katanya.

Sedangkan, pegiat hukum Kalimantan Timur, Rusdiono menuturkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diikuti dengan subsidi yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tepat dalam rangka mengurangi beban APBN. Menurutnya, kenaikan harga BBM sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi karena mengikuti harga pasar minyak dunia dan terkait pro-kontra tentu pasti ada.

“Namun ketika kita melihat sisi lain, maka kita akan memahami bahwa kenaikan BBM ini juga agar negara tidak mengalami pembengkakan subsidi, di sisi lain pemerintah menyediakan solusi atas kenaikan harga BBM yaitu yang sering disebut subsidi,” ujarnya.

Rusdiono berpendapat sejauh ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu memberikan efek positif untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM.

Akademisi dan pengamat kebijakanpublik Kalimantan Timur, Asman Aziz menuturkan, subsidi ini berfungsi sebagai alat penyesuaian pasar dan menjamin terwujudnya kebutuhan konsumsi bagi masyarakat miskin.

“Subsidi bertujuan untuk masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.

Subsidi digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok masyarakat miskin agar tetap survive, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Menurutnya, subsidi tepat sasaran sangat perlu untuk didukung karena hal tersebut mempermudah masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Masalahnya adalah tinggal bagaimana agar rakyat dan pemerintah bersama-sama mengawal penyaluran subsidi tersebut agar dapat sampai kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima subsidi. Peran rakyat dalam hal ini adalah mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penyaluran subsidi,” katanya.

Diskusi ini diakhiri oleh seluruh peserta dan narasumber secara bersama-sama berkomitmen terus mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi dari peserta diskusi di antaranya mendorong pemerintah agar memastikan penerima BBM bersubsidi adalah hanya masyarakat miskin dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dalam memastikan distribusi BBM secara tepat sasaran.

Kemudian, meminta kepada pemerintah agar menyalurkan BBM bersubsidi secara merata ke seluruh pelosok Tanah Air, tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah Indonesia. BBM bersubsidi harus dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin di seluruh pelosok Tanah Air.

Selanjutnya, mendukung program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap kenaikan harga-harga komoditas. Terakhir, mendukung pemerintah dan badan usaha distributor bahan bakar bersubsidi melakukan inovasi termasuk inovasi teknologi untuk memilah konsumen yang berhak atau tidak atas bahan bakar bersubsidi.

(Wisnu)