“Angka ini memang belum terlalu tinggi, namun hampir semua provinsi mengalami hal yang sama. Di Indonesia baru ada lima provinsi yang realisasi APBD di atas 50 persen,” kata dia pada pernyataan pers di Pekanbaru, Selasa (11/8).

Pada tahun ini, total APBD Riau mencapai Rp12,379 triliun, naik 30,38 persen dari APBD 2019 yang Rp9,494 triliun.

Mengingat realisasi APBD di Riau hingga triwulan kedua masih rendah, Syamsuar meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan percepatan penyerapan.

Pelaksanaan kegiatan, kata dia, harus dipercepat, khususnya yang terkait dengan peningkatan ekonomi daerah.

“Upaya kita mempercepat semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan titik beratnya terhadap kegiatan langsung peningkatan ekonomi, salah satunya adalah penyaluran bantuan keuangan kepada warga terdampak COVID-19,” katanya.

Ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota juga mempercepat realisasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Penyerapan realisasi anggaran secara optimal dan akuntabel, diharapkan bisa memberi dampak positif bagi pembangunan daerah, serta mampu dirasakan warga di tengah pandemi COVID-19.

Salah satu yang perlu dipercepat, katanya, realisasi bantuan keuangan dari Pemprov Riau sebesar Rp191,6 miliar untuk mengatasi dampak sosial dari pandemi COVID-19 di 12 kabupaten dan kota di provinsi itu.

Berdasarkan data Pemprov Riau, nilai bantuan keuangan untuk bansos tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020. Bankeu berasal dari APBD Riau Tahun Anggaran 2020.

Tujuh dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau hingga kini belum menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang dialokasikan Pemprov Riau karena kendala teknis.

Tujuh kabupaten yang belum menyalurkan bansos tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)