Jakarta, Aktual.co — Roda pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya Jusuf Kalla dianggap belum mampu menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Para penegak hukum di Indonesia dinilai tak dapat berfungsi dengan baik, sesuai wewenangnya.
Penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo salah satu cerminan buruk pemerintahan Jokowi. Pasalnya latar belakang Prasetyo sebagai politisi, dikhawatirkan sarat adanya intervensi pihak tertentu.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menantang Prasetyo segera menuntaskan sejumlah perkara HAM yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). “Apabila nihil, maka indikasi kemandulan Prasetyo sangat jelas ke depannya,” kata Haris Azhar, Jumat (28/11).
Dia mengaku prihatin atas keputusan Jokowi. Padahal sejak awal KontraS telah memberikan masukan lewat rumah Transisi guna memilih Jaksa Agung yang memiliki keberanian bekerja pada isu Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya berharap, ke depan Jaksa Agung dapat menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Adapun sejumlah berkas peristiwa pelanggaran HAM yang selalu dikembalikan Kejagung kepada Komnas HAM, yakni tragedi 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan II.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
