Sohaila Noori, 29, pemilik usaha garmen, berpose di tempat usahanya di Kabul, Afghanistan, 15 Januari 2022. (ANTARA/Reuters/Ali Khara/as)

Kabul, Aktual.com – Di sebuah tempat usaha garmen kecil di Kabul, Afghanistan, wanita pengusaha Sohaila Noori (29 tahun) mengawasi 30 pekerjanya yang sedang menjahit kerudung, gaun dan pakaian bayi.

Beberapa bulan lalu, sebelum milisi Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, dia mempekerjakan 80 orang, kebanyakan perempuan, di tiga tempat usaha yang berbeda.

“Dulu, kami punya banyak pekerjaan,” kata Noori, yang bertekad menjaga usahanya tetap jalan agar bisa mempekerjakan kaum wanita sebanyak mungkin.

“Kami menerima beberapa kontrak, dapat membayar gaji dengan mudah kepada penjahit berpengalaman dan pekerja lain, tapi kini kami tak punya kontrak.”

Ketika ekonomi Afghanistan jatuh ke dalam krisis –miliaran dolar bantuan dan cadangan dihentikan dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar– pengusaha seperti Noori berjuang agar bisnisnya tetap hidup.

Kondisi diperburuk oleh kebijakan pemerintah Taliban yang membolehkan perempuan bekerja hanya di bidang-bidang tertentu. Akibatnya, banyak wanita yang harus berhenti dari pekerjaannya karena takut dihukum.

Hak-hak perempuan di negara itu, yang diperjuangkan susah payah selama dua dekade terakhir, telah memudar dengan cepat.

Berbagai laporan dari para pembela hak asasi manusia dan organisasi buruh internasional pekan ini menggambarkan buruknya kondisi kaum perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan akses ke ruang publik.

Meski krisis ekonomi menghantam seluruh negeri –sejumlah badan memperkirakan hampir seluruh penduduk akan jatuh ke jurang kemiskinan dalam beberapa bulan mendatang– dampaknya dirasakan secara tak seimbang oleh kaum perempuan.

“Krisis di Afghanistan telah menciptakan situasi yang sulit bagi pekerja perempuan, bahkan lebih buruk,” kata Ramin Behzad, Koordinator Senior di Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk Afghanistan.

“Pekerjaan di sektor-sektor penting telah hilang, sementara pembatasan partisipasi perempuan yang baru diberlakukan juga berdampak pada rumah tangga.”

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Afghanistan turun sekitar 16 persen pada triwulan ketiga 2021, menurut laporan ILO yang dirilis pada Rabu, sedangkan jumlah pekerja laki-laki berkurang 6 persen.

Angka itu pada pertengahan 2021 diperkirakan jadi 21 persen lebih rendah daripada sebelum Taliban berkuasa jika kondisi saat ini tidak berubah, menurut ILO.

Bagi pekerja di tempat usaha milik Noori, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan telah mengalahkan kekhawatiran.

“Sebagian besar anggota keluarga mengkhawatirkan keselamatan kami. Mereka sering menelepon saat kami terlambat pulang, tapi kami semua terus bekerja… karena kami punya masalah ekonomi,” kata Lailuma, yang takut menyebutkan nama lengkapnya.

Pekerja lain, Saleha, kini menjadi tulang punggung keluarganya.

“Gaji saya kira-kira 1.000 Afghanis (Rp143.400) per bulan, dan saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga… Sayangnya, sejak Taliban berkuasa, (hampir) tak ada penghasilan sama sekali.”

Sumber: Reuters

(Antara)

(Dede Eka Nurdiansyah)