Jakarta, Aktual.co —Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menganggap berlarut-larutnya pelantikan Plt Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur definitif bakal mempengaruhi pembahasan APBD DKI tahun 2015, dibantah Anggota DPRD DKI Selamat Nurdin.
Anggota Fraksi PKS itu berpendapat posisi Ahok sekarang sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI itu sama dengan Gubernur DKI.
“Sehingga enggak ada pengaruh sama pencairan APBD. Jadi enggak usah tersinggung dengan begituan,” katanya di DPRD DKI, Kamis (13/11).
Ketimbang meributkan pelantikan Ahok, dia justru menyarankan DPRD DKI terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena saat ini situasi di Kebon Sirih sedang memanas, sehingga tidak tepat untuk dipaksakan melakukan pelantikan Ahok.
“AKD dibuat, APBD dibahas, dijalankan saja sambil cooling down. Masalah APBD ini kan masalah kritikal. Sambil nanti (menunggu) opini dari MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung). Jadi kita jalankan bareng-bareng. Kalau sekarang terlalu panas untuk pelaksanaan pelantikan Ahok,” ujarnya.
Tapi di saat bersamaan dia juga membantah kalau pembahasan APBD tak bisa berjalan sebelum terbentuk AKD di DPRD DKI. “Bisa, kan cuma perlu Bamus (Badan musyawarah) sama Banggar (badan anggaran),” kata dia.
Diakuinya, belakangan ini DPRD DKI memang ikut terbelah menjadi dua. Yakni antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang beranggotakan PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, PPP, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Artikel ini ditulis oleh:
