PLN cabut subsidi 18.9 juta pelanggan listrik 900 VA. (ilustrasi/aktual.com)
PLN cabut subsidi 18.9 juta pelanggan listrik 900 VA. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Joko Widodo secepatnya bertindak tegas dalam mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) PLN terkait polemik kenaikan Tarif Listrik pelanggan 900 VA yang terus meresahkan masyarakat.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menegaskan, kenaikan ini bertolak belakang dengan program listrik murah yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK.

“PLN sebagai perusahan listrik milik negara sudah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan listrik murah bagi rakyat Indonesia,” tegas Nur Rakhman yang diterima Aktual.com, Jumat (16/6).

Senada dengan itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P Tanjung menilai, faktor utama yang menyebabkan gagalkan realisasi program listrik murah adalah inefisiensi yang cukup besar di tubuh PLN.

Dirut PT PLN, Sofyan Basir (tengah) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2016). Rapat ini membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015-2024. FOTO : AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Dirut PT PLN, Sofyan Basir (tengah) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2016). Rapat ini membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015-2024. FOTO : AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

“Merujuk kepada laporan keuangan PLN tahun 2016 yang mendapat status wajar dengan pengecualian, ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres di tubuh PLN,” kata Riko.

Menurut Riko, PLN semestinya terbuka dan transparan dalam penentuan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang menjadi acuan dalam pemberian subsidi.

“Komponen-komponen penentuan BPP harus dibuka ke publik dengan transparan seperti  biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain-lain,” terangnya.

Faktanya, lanjut Riko, Indonesia  menjadi salah satu negara dengan biaya TDL termahal di ASEAN.

“Padahal, negara tetangga mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listriknya dari indonesia,” beber Riko.

Dirinya menambahkan, kebijakan kenaikan TDL sangat berdampak positif bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, termasuk mahasiswa.

“Salah satu yang terkena dampak adalah mahasiswa  yang selama ini mengontrak dan nge-kost. Karena merekalah yang bayar listrik, bukan pemilik kontrakan atau kost,” jelas Riko.

Oleh karena itu, simpul Riko, KAMMI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN lantaran telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

“Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia, KAMMI mendesak Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN,” pungkas Riko.

Dadangsah Dapunta

(Arbie Marwan)