Jakarta, Aktual.com – Laporan McKinsey Global Institute atau MGI paling baru mencatat ada 330 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia tinggal di perumahan di bawah standar. Sementara sekitar 200 juta rumah tangga di negara berkembang tinggal di daerah kumuh.
MGI memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 440 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia setidaknya 1,6 miliar orang akan menempati perumahan yang tidak memadai, tidak aman, karena tidak punya akses finansial.
Terkait masalah itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk membenahi persoalan backlog atau ketimpangan akses perumahan yang masih tinggi. Terlebih, Institute for Development of Economics and Finance atau Indef mencatat, backlog paling parah di Jabodetabek.
Ketua Kadin Eddy Ganefo mengungkapkan, semua hambatan di sektor properti, mulai perizinan, akses kredit, hingga kemudahan pembelian perumahan harus dipermudah. Tujuannya, proyek satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa maksimal. Jangan sampai, temuan masalah seperti perizinan hingga pembebasan lahan yang memakan waktu lama tak kunjung beres.
“Hambatan makin banyak disaat ekonomi masih lesu ini berdampak ke bisnis perumahan. Jadi semua hambatan harus dibuka, segera diselesaikan,” ujar Eddy, yang juga menjabat Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi kepada media, ditulis Senin (7/8).
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
