Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR mewacanakan pembentukan panitia kerja (panja) hingga panitia khusus (pansus), saat menanggapi peristiwa kemacetan Tol Brebes Timur Exit (Brexit) yang hingga menyebabkan korban jiwa pada arus mudik lebaran lalu.
Hal itu dikemukakan sebagian anggota Komisi V DPR saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan SAR Nasional, dan Kepala Korlantas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Moh Nizar Zahro memandang perlu adanya evaluasi mendalam atas peristiwa buruk yang terjadi di Tol Brexit. Menurutnya, mesti ada kajian terkait peristiwa dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab.
“Kita bentuk panja tol,” ujar Nizar dalam rapat kerja, Rabu (24/8).
Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, sedari Juli lalu, dirinya telah mengusulkan untuk membentuk panja dalam menangani persoalan tersebut, yakni Panja transportasi darat.
“Dari berbagai regulasi tadi, dari kemenhub, kemenPU-Pera, pengelola jalan tol beserta kepolisian belum tahu apa yang harus dilaksanakan. Semestinya badan pengelola jalan tol yang saya katakan, peraturan menteri nomor 43 Tahun 2014 batas SPM-nya 7 detik. Kalau lebih ada reward and punishment,” ungkap Nizar.
Dari kejadian itu, lanjutnya, Komisi V berharap agar tidak terulang lagi. Karenanya, ia mendorong agar membentuk panja transportasi darat.
“Darat bukan hanya mobil pribadi tapi perlintasan kereta api dari Jakarta sampai Jawa Timur. Ini harus diurai,” katanya.
Nizar mengusulkan Menteri Koordinator Kemaritiman yang membawahi Kementrian perhubungan juga ikut menkoordinir arus mudik di tahun selanjutnya.
“Saya usulkan ke pemerintah koordinator arus mudik ini bukan menteri tapi menko. Kalau hanya menteri koordinasinya kurang sigap dan kurang tanggap,” pungkas Nizar.
Hal senada juga diungkap Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Ridwan Bae. Bahkan, ia merasa bila perlu ada usulan dibuatnya pansus. Sebab, jika hanya evaluasi saja, persoalan kemacetan akibat pertumbuhan penduduk tidak mungkin teratasi.
“Sebaiknya kita bentuk pansus, kita turun sama-sama menilai, dengan melihat komperehensif, baru ambil sikap dengan rancangan-rancangan terukur,” kata Ridwan.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
