Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Agama segera menyelesaikan evaluasi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015.

“Hal ini berkenaan dengan akan segera dilaksanakannya pembahasan BPIH 2016. Sejauh ini, Kementerian Agama hanya melaporkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara kualitatif,” beber Saleh, kepada pewarta berita, di Jakarta, Senin (18/1).

Saleh mengatakan, bahwa Komisi VIII juga belum mendapat laporan total anggaran yang dipakai Kemenag dalam penyelenggaraan Haji 2015. Sementara itu, pembahasan BPIH 2016 baru dapat dilakukan jika evaluasi tahun sebelumnya sudah selesai lantaran digunakan sebagai acuan.

Selain soal pemanfaatan BPIH, kata dia, Komisi VIII juga mendorong Kementerian Agama untuk memastikan jumlah kuota haji pada 2016. Secara logis, pembahasan BPIH tentu sangat terkait dengan jumlah kuota. Sampai Senin, Kementerian Agama belum mendapatkan informasi formal terkait jumlah kuota haji 2016.

“Kuota haji itu sangat penting dalam pembahasan BPIH. Misalnya, berapa jumlah pemondokan, katering dan transportasi yang dibutuhkan sangat terkait dengan jumlah kuota tersebut. Tanpa kuota yang jelas, pembahasan BPIH akan didasarkan pada asumsi-asumsi umum,” kata dia.

Selain itu, kata Saleh, Komisi VIII juga meminta Kementerian Agama untuk memperbaiki sistem perekrutan petugas haji. Pasalnya, terdapat temuan banyak petugas haji yang tidak bertugas secara benar. Dalam konteks itu, Kementerian Agama agar mempertimbangkan penambahan kuota petugas dari TNI/Polri mengingat arena kerja yang semakin sulit seiring dengan pertambahan jumlah jemaah haji.

Dalam konteks perlindungan jemaah, lanjut Saleh, Komisi VIII juga mendesak Kementerian Agama agar menyelesaikan persoalan menyangkut hak-hak jamaah haji yang wafat di Saudi. Ini termasuk pembayaran asuransi reguler yang dikelola pemerintah dan juga janji santunan yang dijanjikan pemerintah Saudi bagi korban ambruknya alat derek di Masjidil Haram, Mekah.

“Soal asuransi reguler, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan sudah hampir rampung. Sedangkan terkait santunan, Kementerian Agama sudah menyampaikan data jamaah kita yang menjadi korban ‘crane’ sesuai dengan yang diminta pemerintah Arab Saudi,” kata dia.

“Sayangnya, kapan santunan itu direalisasikan belum ada jawaban dari pemerintah Saudi. Namun, Kementerian Agama berjanji akan terus menindaklanjuti sampai santunan tersebut benar-benar direalisasikan,” katanya.

()