Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Jakarta, Aktual.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku belum menerima laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai aparatur sipil negara dari tingkat desa hingga gubernur di beberapa daerah yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Sampai sekarang laporan resmi Komnas HAM belum kami terima,” kata Bagja saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/2).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari Komnas HAM terkait masalah tersebut.

“Sampai saat ini belum ada laporan dari Komnas HAM yang masuk ke Bawaslu,” ujar Lolly.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (21/2), mengatakan temuan pihaknya mengenai hal tersebut telah masuk ke Bawaslu.

Pramono berharap temuan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan bahwa temuan tersebut berkaitan dengan netralitas aparat negara yang sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Di samping itu, ditemukan juga adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

“Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu,” kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

“Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Sandi Setyawan

Tinggalkan Balasan