Jakarta, Aktual.com — Tiga Bank BUMN, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BNI Tbk dan PT Bank BRI Tbk sedang menjajaki fasilitas pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai total sekitar 3 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp40 triliun.

“Penjajakan dengan CDB itu masih dalam tahap pembicaraan. Belum ada penandatanganan tapi komitmen CDB cukup bagus ingin ikut membiayai pembangunan infrastruktur nasional,” kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Rini, dalam pembicaraan tersebut dijajaki kemungkinan masing-masing Bank BUMN mengajukan pinjaman sebesar 1 miliar dolar.

“Ini murni fasilitas pembiayaan selain meningkatkan penyaluran perbankan itu, juga untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” ujar Rini.

Ia menuturkan, penjajakan pinjaman dari CDB tersebut bagian dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC), saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada Februari 2015.

Dalam MoU tersebut diperoleh komitmen pinjaman dari dua lembaga keuangan Tiongkok yaitu CDB dan Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) masing-masing 20 miliar dolar AS atau total keduanya 40 miliar dolar AS.

Dalam kerja sama itu ditekankan bahwa pembiayaan tersebut direkomendasikan kepada perusahaan terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“CBD dan ICBC siap memberikan semacam ‘standby loan’ untuk proyek-proyek infrastruktur yang digarap antara BUMN RI dengan BUMN China,” tegas Rini.

Dicontohkan, CDB sudah MoU dengan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan pembangkit di Cilacap dengan nilai investasi sekitar 10 miliar dolar.

Selain PLN juga sedang dalam proses penjajakan membiayai proyek bauksit milik PT Antam Tbk, di Kalimantan.

Sedangkan ICBC yang menyediakan pinjaman sekitar 20 miliar dolar diarahkan untuk kerja sama BUMN Indonesia dan BUMN Tiongkok dengan catatan hanya bisa terealisasi untuk proyek-proyek yang sudah melalui analisa mendalam dan studi kelayakan yang mendetil.

Rini juha menjelaskan, bahwa komitmen pendanaan tersebut tidak ada jaminan dari pemerintah. “Semua bentuknya kerjsamanya adalah murni bisnis atau “business to business” pihak BUMN terkait,” ujar Rini.

()