Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa Aksi Bela Islam II yang digelar umat Islam, pemuda, mahasiswa dan rakyat Indonesia hari ini, Jumat 4 November 2016, merupakan salah satu parlemen jalanan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia (Soemitro/Aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap Presiden RI Joko Widodo yang enggan menemui demonstran dengan melarikan diri ke Bandara Soekarno Hatta.

Ditengah kondisi rakyat ingin bertemu dengan presiden, Jokowi malah mendatangi lokasi proyek stasiun kereta bandara yang berada di Garuda Maintenance Facility (GMF).

Kedatangan Jokowi ke sana untuk memastikan agar proyek tersebut berjalan lancar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yakni Juli 2017.

“Penasehat keamanan presiden ini tidak cermat, ngawur membiarkan presiden keluar saat demo seperti ini,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11).

Fahri tak habis pikir, Jokowi yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi pemimpin negara malah bersikap acuh. Tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya.

“Bagaimana ada masa 1 juta, presiden engga ada di dalem,” kata dia.

Semestinya, kata Fahri, presiden harus standby untuk menerima delegasi massa sebagai perwakilan untuk mendengarkan keluhannya.

“Ada masa sebanyak itu presiden harus ada di situ, orang itu enggak mau omongan lain, harus persiden. Kalau orang lain enggak bisa dipegang omongannya,”

“Presiden seperti memancing orang datang dari seluruh Indonesia, apa tidak ada informasi intelijen ?,” ungkapnya.

Ia lantas menyuarakan kekecewaannya tersebut. Pasalnya, ia juga merasakan apa yang dirasakan rakyat pada unjuk rasa hari ini. Apalagi, Fahri ikut serta turun ke lapangan dalam aksi 4 November ini.

“Presidennya amatir,” cetus Fahri.

Fahri menyebut, Presiden telah abai dan negara tidak hadir dalam aksi yang menuntut keadilan proses hukum bagi pelaku penistaan agama.

“Dia cuma bilang kerja kerja kerja. Emang kerja itu cuma ninjau rel dan kapal. Kalau aspal suruh mandor aja, presiden ke situ, manajemen politik diabaikan,” pungkasnya.

Laporan: Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby