Brastagi, Aktual.com – Para pengelola pemerintahan di tujuh kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, harus bekerjasama dan mengenyampingkan kepentingan sektoral untuk mewujudkan Geopark Kaldera Toba.

“Kepentingan bersama yakni mewujudkan Geopark Kaldera Toba itulah yang didahulukan (seluruh kabupaten), segala perbedaan meliputi luas wilayah, geografi dan kondisi sosial budaya masyarakat harus ditaruh di belakang,” kata Antariksa Tarigan, staf Kementerian Pariwisata dalam Seminar Geopark Nasional Kaldera Toba Menuju GGN UNESCO di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu (21/11), dalam rangkaian pelaksanaan Festival Danau Toba 2015.

Ia mengakui sulit untuk menyatukan persepsi dan upaya para pemimpin di tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba, yakni Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, namun harus dilakukan kalau ingin mewujudkan Geopark Toba tersebut.

Hal senada disampaikan antropolog dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Robert Sibarani, kepemimpinan yang melayani dan mendahulukan kepentingan bersama yang lebih besar, harus didahulukan dalam upaya mewujudkan georpark Toba.

Diyakini bahwa pengelolaan kawasan berbasis geopark (taman bumi) dinilai paling tepat untuk kawasan sekitar Danau Toba, karena kawasan yang merupakan hasil erupsi Gunung Toba ribuan tahun lalu menyisakan banyak hal yang meliputi pendidikan, budaya dan kondisi lingkungan yang unik.

Dengan pengelolaan berbasis geopark diyakini ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba akan berkembang dan sejalan dengan pengelolaan lingkungan dan pertumbuhan industri pariwisata.

Dalam seminar yang diikuti para tokoh dan pemimpin dari tujuh kabupaten itu, Alimin Ginting anggota Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba mengatakan pengelolaan berbasis geopark yang menyelaraskan keragaman kondisi geologi, biologi dan budaya yang ada di sekitar Danau Toba, akan berdampak signifikan terhadap konservasi, edukasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Mengenai penilaian dari badan pendidikan PBB (UNESCO) beberapa waktu lalu yang tidak meloloskan kawasan Toba menjadi geopark, karena memang masih banyak kriteria yang belum bisa dipenuhi, terutama keterlibatan masyarakat lokal (sekitar) dalam hal pengelolaan wilayah.

“Hal itu akan diperbaiki agar dalam evaluasi berikutnya kekurangan-kekurangan bisa diatasi, dan diharapkan setahun atau dua tahun ke depan Geopark Kaldera Toba bisa terwujud,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: