Jakarta, Aktual.co — Nama-nama calon menteri Kabinet Joko Widodo telah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan akan segera diumumkan oleh Jokowi dalam waktu dekat. Namun, hal tersebut dianggap blunder.
Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai, seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu, memberikan ruang bagi publik untuk melakukan pemeriksaan rekam jejak para calon menterinya.
“Lah ini kok Jokowi malah menyerahkan nama menteri itu kepada KPK, seharusnya kesampingkan rasa malu jika memang para menteri itu ingin menjabat sebagai pagawai pemerintahan,” kata Muzakir ketika dihubungi Aktual.co, Senin (20/10).
Apalagi, kata Muzakir transparansi saja tak dikedepankan oleh Jokowi, maka hal tersebut akan menimpulkan pertanyaan terhadap masyarakat. “Loh ini ada apa, masyarakat pasti akan menggugat itu,” kata dia.
Dia mengatakan, jika memang mantan Wali Kota Solo itu melakukan kontrol dengan cara tertutup, dia menyadari hal tersebut merupakan hak preogratif presiden, hanya saja Jokowi mempunyai janji bahwa pemerintahannya bakal mengedepankan transparansi.
“Ya jadi tolong kasih ke masyarakat. Biar masyarakat yang melakukan kontrol. Baru lah, timnya melakukan kontrol layak atau tidak. Bukan ke KPK, ini akan blunder,” kata dia.
Meski sudah resmi dilantik menjadi Presiden. Tapi sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet.
Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik.

(Wisnu)

(Nebby)