Ratusan buruh dan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi tertahan tidak bisa melanjutkan aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR, di Jalan. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Dalam aksinya para mendesak kepada pemerintahan Jokowi untuk mencabut Perppu No.2 / 2017 tentang Ormas dan para buruh dilarang oleh pihak Kepolisian untuk tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya ke depan gedung DPR/MPR. AKTUAL/Munzir

Banjarmasin, Aktual.com – Massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Banua Kalimantan Selatan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penolakan Perppu 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Repbulik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 itu dalam unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin (23/10).

Namun tidak seorang pun pimpinan/anggota DPRD Kalsel yang menemui massa yang berunjuk rasa tersebut, karena wakil rakyat di “Rumah Banjar” (Gedung DPRD Kalsel) sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta.

Sementara Kepala Bidang Tata Usaha sebagai Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini menjelaskan, keberangkatan para wakil rakyat provinsi tersebut ke Jakarta, 22 – 25 Oktober 2017 untuk mengikuti Bimtek guna peningkatan kapasitas sumber daya anggota dewan.

Alasan Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Banua (FKUTB) Kalsel menolak Perppu 2/2017 itu, antara lain karena bertentangan dengan syariat Islam, serta alat legitimasi rezim diktator.