Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Presiden Joko Widodo harus tegas dalam menetapakan keputusan terkait pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Pasalnya sebagai pemimpin Negara harus menunjukkan sikap kesatria dalam memberikan kepastian hukum.
“Presiden Jokowi harus bersikap kesatria untuk memutuskan sikap melantik Budi Gunawan sebagai Kaplori,” ujar Viva kepada aktual.co, di Jakarta, Sabtu (31/1).
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa saat ini DPR hanya tinggal menunggu keputusan Presiden untuk melantik Komjen Budi gunawan menjadi Kapolri. Ia menyebutkan DPR merupakan lembaga politik yang tunduk pada hukum dan proses politik yang sesuai dengan kaedah hukum.
Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama calon Kapolri, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut ditafsirkan menjadi terbatas. Pasalnya, dalam ketentuan disebutkan untuk menjadikan Kapolri atas persetujuan bukan pertimbangan DPR. Artinya dalam situasi tertentu Presiden Jokowi tidak salah karena menganggap hal yang bersifat politik sudah ‘clear’ dan sudah terlanjur disetujui ketika KPK tetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka.
“DPR sudah melakukan perihal politiknya, nanti keputusannya tergantung Presiden sebagai kepala negara,” katanya
Menurutnya, persoalan hukum dan politik harus dibedakan, sehingga institusi negara tidak boleh disandera oleh orang-orang atas kepentingan pribadi atau kelompok.
“BW dan BG sudah sama-sama menjadi tersangka terkait masalah pribadi, dalam perspektif hukum ya harus tegakkan supremasi hukum,” katanya
Viva menambahkan yang dilakukan Jokowi adalah mencoba untuk memanggil tameng hukum melalui tim independen kurang tepat, karena sudah dibentuk wantimpres sehingga ujung penyelesaiannya bisa mengarah ke politik.
“Sebagai kepala pemerintahan harus tegas untuk menentukan sikap, beliau (Jokowi) harus segera putuskan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka