Presiden Joko WIdodo (keenam kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kelima kanan) memimpin Rapat Kabinet Paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serta Revisi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12). Dalam pembahasan Ujian Nasional (UN), pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium UN yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy serta meminta dikaji ulang, pemerintah saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Direktur Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 Arief Rosyid Hasan (ARH) mengatakan tidak menjadi masalah apabila nantinya ada tokoh dari partai politik oposisi pemerintah yang ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Kerja periode 2019—2024.

“Iya, saya kira ‘kan hak setiap orang tidak bisa batasi. Hak bicara juga tidak dibatasi,” ujar ARH ketika dikonfirmasi lewat telepon di Jakarta, Senin (7/10).

Bicara dari perspektif Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Direktur Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 itu yakin Jokowi akan memikirkan hal yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Apakah teman-teman ada porsi di kabinet. Itu domain Pak Jokowi. Keyakinan saya beliau akan memilih yang terbaik untuk membantunya,”  katanya.

ARH meminta jika memang terpilih, menteri dari pihak oposisi mesti bersedia memahami dan menjalankan visi dan misi Jokowi.

“Iya, (menteri) dari oposisi harus bersedia menjalankan visi jokowi. Konsekuen juga dong,” ujar ARH yang pernah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2013—2015.

Menurut dia, Presiden Jokowi mempunyai program yang strategis untuk membangun kepemudaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan.

Oleh karena itu, ARH berpesan agar kelak sosok menteri yang menyertai Presiden harus mau mendukung program kepemudaan dan memiliki kredibilitas untuk menjalankannya.

“Soal menteri itu hak prerogatif Presiden. Insyaallah, Pak Jokowi akan memprioritaskan kabinetnya dari yang support kemarin dan tentu saja yang bisa kerja. Karena beliau mau meletakkan banyak warisan,” ujarnya.

(Arbie Marwan)