Jakarta, Aktual.co — Dalam politik adalah adalah hal yang biasa jika salah satu pihak menguasai lebih banyak kursi di komisi dan alat kelengkapan DPR.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Kamis (30/10).
“Ya, memang mereka minta (jatah kursi) banyak banget. Tapi enggak jelas ini yang minta siapa? PDI-P, koalisinya, atau Pak Jokowi?,” kata politisi PKS itu.
Dalam masalah itu, Koalisi Merah Putih, telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam menyambut pemerintahan baru. (Baca: DPR Tantang Jokowi Keluarkan Perppu MD3)
“Para pimpinan KMP telah bersedia bertemu dengan Presiden Joko Widodo sejak sebelum pelantikan,” sergahnya.
Menurut Fahri, jika KIH tetap memaksakan untuk membuat pimpinan tandingan di DPR, hal itu dinilai telah menyalahi etika moral, dan merupakan suatu pelanggaran berat.
“Kalau Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sudah terbentuk, ini bisa mengarah kepada pemecatan,” kata Fahri.
Seperti diberitakan, DPR terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10), tetap melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan meski hanya dihadiri lima fraksi. Sementara lima fraksi lainnya menolak dan membentuk pimpinan tandingan.
Artikel ini ditulis oleh:
