Seorang nelayan Muara Angke menunjukan hasil tangkapannya yang mulai berkurang saat melakukan aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9/2016). Dalam aksinya mereka menolak dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta dan melayangkan surat Somasi (Peringatan) kepada Presiden Joko Widodo atas kegelisahan warga Jakarta atas kebijakan.

Jakarta,Aktual.com – Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Mustaqiem Dahlan menegaskan bahwa isu reklamasi jangan disimpulkan sebagai isu untuk menjegal petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, reklamasi Teluk Jakarta ditolak karena‎ berdampak sosial kepada masyarakat sekitar pantai salah satunya pengrusakan lingkungan yang juga merugikan nelayan.

‎”‎Itu diuruk sepanjang 32 KM menutupi pantai Jakarta, sekarang jadi 42 KM. Itu kan basis nelayan dan pantai publik,” ujar Dahlan dalam diskusi publik bertajuk ‘Pilkada Jakarta dalam Cengkeraman Kartel Reklamasi’ di Menteng, Jakarta, Senin (3/10).

Dia menjelaskan, di seluruh dunia tidak ada negara yang pantai publiknya diswastanisasi. Dahlan menganalogikan pantai publik itu seperti trotoar tempat orang berjalan kaki.

‎”Kalau di trotoar ada pedagang kaki lima (PKL) digusur, alasannya menganggu fasilitas publik. Terus kalau sekarang pantai publik dijual ke swasta, apa bedanya?” beber dia.

“Apa juga yang direklamasi mereka, rusak aja kagak (pantainya). Justru mereka melakukan perusakan dan perampokan. Material penggurukannya itu kan ngerusak ekosistem,” ujar Dahlan menambahkan.

Fadlan Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS